Masalah Minyak di Petral Mendidih Lagi

Masalah Minyak di Petral Mendidih Lagi

Menteri ESDM dan dirut PT Pertamina merilis, bahwa ada pihak ketiga yang memainkan proses tender pengadaan bahan bakar minyak (BBM) dan minyak mentah di Pertamina Energy Trading Ltd (Petral). Namun sayangnya dua makluk Tuhan ini lupa, bahwa peran pihak ketiga dalam tender pengadaan bahan bakar minyak (BBM) dan minyak mentah di Petral, tak luput dari peran orang dalam Kementerian ESDM, Pertamina dan Petral sendiri. Ibarat pepatah “menepuk air di dulang, kena muka sendiri”. Tapi syukurlah, ini pintu masuk bagi KPK. KPK jangan cuma incar kasus yang gong politiknya lebih nyaring. Mafia minyak adalah soal masa depan ummat manusia di Indonesia. Ini soal hidup mati sebuah negara.

Walhasil pencabutan subsidi selama ini [termasuk di era Jokowi] dengan alasan boros dan beban fiskal, adalah “omong kosong”, karena yang terjadi selama ini adalah inefisiensi dan praktek mafia minyak di Pertamina dan anak usahanya [sebagaimana hasil audit Pertamina sejak 1 Juli-30 Okt 2015].

Pertamina selalu berdalih tentang melencengnya lifting minyak dari asumsi makro APBN karena usia sumur minyak yang sudah uzur dan tak mumpuni lagi dalam memproduksi minyak mentah. Namun lagi-lagi, ini juga ibarat pepatah Minang, “lempar batu sembunyi tangan”.

Ihwal rendahnya lifting minyak serta pencabutan subsidi karena alasan ruang fiscal APBN, adalah masalah tipu-menipu saja. Masalah pokoknya adalah soal atur-mengatur berbagai proyek produksi dan pengadaan BBM. Sebagaimana hasil audit pertamina terhadap anak usahanya [Petral] tentang adanya pihak ketiga di tubuh Petral.

Pada Konprensi Pers soal keterlibatan pihak ketiga di Petral, menteri ESDM menyatakan, audit Petral sudah selesai pada Kamis (5/11/2015) kemarin, dan sudah didiskusikan dengan Menteri BUMN Rini Soemarno. Hasil audit tersebut sudah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). (Baca: Menteri ESDM: Pembubaran Petral Tak Perlu Dibesarkan).

Selanjutnya kita mau tanya, mau diapakan hasil audit itu oleh Presiden Jokowi? Rakyat kadung tahu dan percaya, bahwa haknya mendapatkan subsidi dicabut, karena ulah para mafia minyak. Wacana penghematan dan konversi subsidi BBM ke infrastruktur itu klise.

Sebelumnya, pada 05 Agustus 2015, dirut PT Pertamina Dwi Soetjipto mengatakan, akibat Pemerintah menetapkan harga di luar kesepakatan dengan Pertamina mengakibatkan hilangnya potensi keuntungan US$ 1 miliar atau Rp 12 triliun. Sejak awal, Pertamina keukeuh, melepaskan harga minyak ke harga mekanisme pasar; hal itu berpeluang menguntungkan pertamina.

Padahal kita tahu, bahwa melepaskan harga minyak ke pasar itu bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. MK telah membatalkan Pasal 28 Ayat (2) Tahun 2001 Tentang Migas. Pasal 28 Ayat (2) tentang Migas ini menyebutkan harga eceran BBM dalam negeri diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme persaingan pasar. Pasal ini oleh MK diputuskan bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945

Dengan hasil audit forensic terhadap Petral, maka ini menjadi pintu masuk melakukan audit investigasi atau audit dengan tujuan tertentu oleh BPK untuk membongkar siapa saja yang berperan dalam berbagai kasus pada tender pengadaan BBM di Petral. Pada saat hasil audit ini diumumkan ke publik, kementerian ESDM dan Pertamina tak menyebutkan, bahwa berapa kerugian negara yang disebabkan oleh intervensi pihak ketiga dalam pengadaan dan produksi BBM di Petral.

Kalau indikasi keterlibatan pihak ke tiga dalam tender minyak itu adalah terkait sebuah penyimpangan, maka harus ada indikasi kerugian negara. Angka-angka kerugian menjadi alat konfirmasi, bahwa apakah keterlibatan pihak ketiga dalam tender BBM di Petral, itu berpotensi merugikan keuangan negara. Jangan sampai hasil audit Pertamina ini terlihat banci.

Dalam temuan hasil audit terhadap Petral, pertamina dan kementerian ESDM tak menyebutkan, yang dimaksudkan dengan pihak ketiga itu siapa saja. Dan berapa kerugian negara yang disebabkan oleh intervensi terhadap pengadaan dan produksi BBM. Dan apakah ada peran pihak kementerian ESDM dan Pertamina dalam masalah ini?

Menurut saya, hasil audit ini absurd. Karena menyalahkan pihak ketiga, adalah bagian dari upaya mengaburkan peran orang dalam Petral, Pertamina dan kementerian ESDM. Ini seperti main petak umpet. Petral seperti tempat persembunyian, lalu menyalahkan pihak ketika dalam berbagai skandal dan praktek mafia minyak di tubuh Pertamina dan anak usahanya [Petral].

Dengan diauditnya Petral oleh Pertamina ini, menjadi pintu masuk bagi Komisi Pemberantas Korupsi [KPK], untuk menelusuri bukti-bukti selanjutnya, bahwa apakah ada kerugian negara dan keterlibatan pejabat negara [baik di Petral, Pertamina dan Kementerian ESDM] dalam pengadaan dan produksi BBM.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *