Sosok Sungkono di Balik Penolakan usulan PMN 2016

Sosok Sungkono di Balik Penolakan usulan PMN 2016

Menjadi anggota DPRD Siduarjo dua periode, membuat anggota DPR RI Fraksi PAN Sungkono matang dalam politik. Tak ada yang menduga, politisi PAN pejuang nasib masyarakat korban lumpur Lapindo ini membuat anggota komisi VI DPR RI tercengang, ketika dengan berani ia menolak usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk 23 BUMN pada RAPBN 2016 saat pandangan mini fraksi di komisi VI DPR RI.

Langkahnya terbilang berani. Ia melawan arus, ketika mayoritas komisi VI DPR-RI mengamini pemberian PMN. Anggota komisi pasti mengira PAN tampil paling depan menyetujui PMN, namun Sungkono membalik semua kira-kira itu. Fraksi PAN melalui Sungkono, menolak dengan tegas usulan PMN kepada 23 BUMN pada RAPBN 2016.

Meskipun Pimpinan Komisi VI adalah rekan separtainya, sekaligus Kapoksi, Sungkono keukeuh menolak suntikan modal kepada BUMN. Langkah sungkono dengan membawa suara Fraksi PAN, membuat kebanyakan anggota komisi VI tercengang, menimbang PAN baru saja gabung dengan pemerintahan Jokowi-JK.

Keberanian Sungkono; seperti keluar dari jalur mainstream politik, karena posisi PAN yang kini berkoalisi dengan pemerintah. Dua periode menjadi anggota DPRD Siduarjo, cukup membuatnya mentalnya kuat, apalagi melawan arus kekuasaan. Hal itu terlihat dari statemen- statemennya yang pedis di komisi, kala berhadapan dengan mitra komisi VI DPR RI.

Tentu kekritisan Songkono terhadap mitra komisi VI yang kebanyakan BUMN itu, karena ia berlatar pengusaha. Ia cukup paham seluk-beluk perusahaan yang sehat dan sekarat. Dalam sebuah kesempatan di komisi VI, ketika pembahasan PMN, ia sempat mengeluarkan letupan cukup keras, “BUMN kita ini kalau perusahaan swasta, pasti sudah bangkrut”.

Ia punya bacaan kritis terhadap annual report BUMN yang bermitra dengan komisi VI. Kemampuan membaca kritis terhadap kondisi keuangan BUMN itulah, mendorongnya keukeuh menolak PMN sebesar Rp.31,75 triliun itu diberikan kepada BUMN pada RAPBN 2016.

Menurut Sungkono, dari skema penggunaan PMN oleh BUMN, rata-rata digunakan untuk restrukturisasi utang. Bukan untuk penguatan struktur modal untuk menaikkan leverage perusahaan agar bisa ebih ekspansif dalam aksi korporasinya.

Ada BUMN calon penerima PMN yang rugi dari tahun ke tahun. Dan kerugian itu karena lemahnya pengendalian internal serta entitas bisnis anak usaha yang selalu merugi karena merambah jalur usaha lain yang bukan core bisnisnya. Kata Sungkono, “sumber anggaran PMN ini dari uang rakyat (APBN), tidak bisa digunakan untuk BUMN yang bangkrut tapi gaji direksinya puluhan bahkan ratusan juta. Dari rasa keadilan, ini bertentangan dengan moralitas demokrasi kita. Lagi pula menurut Sungkono, PMN pada APBN-P 2015 pun belum terserap dengan baik. Penyerapannya pun baru Rp 7,19 triliun. Lalu untuk apa suntikan modal tambahan, bila PMN sebelumnya belum terserap dan terukur manfaatnya bagi rakyat?

Selain di komisi VI, pengusaha yang malang-melintang di bisnis kulit dan sari tebu ini pun dipercayakan Fraksi PAN duduk di badan anggaran DPR. Olehnya itu ia cukup mengerti dengan kondisi fiskal saat ini.

Anggaran Rp.31,75 triliun untuk PMN BUMN itu menurutnya kurang tepat. Apalagi itu untuk BUMN yang sekarat. Menurutnya lebih baik anggaran puluhan triliun itu diperuntukan bagi sektor riil dan UKM. Atau membangun infrastruktur dasar di pedesaan.

Menurutnya, pembangunan itu sudah saatnya dari desa ke kota. UKM adalah jantung ekonomi saat ini. Tentu, harapan Sungkono ini bertolak dari keterlibatannya di lapangan dalam memajukan UKM di Sidoarjo sebelum melangkah ke Senayan. Sungkono sudah sejak muda menjadi pengusaha.

Ia aktif mendorong pemuda untuk memberdayakan dirinya masing-masing.  Sejak 1996 Ia juga aktif di Forum Pemuda Pelopor dan menjabat sebagai Wakil Ketua Pemuda Pelopor di Sidoarjo. Ia mendorong pemuda di tempatnya untuk berwirausaha melalui jalur UKM. Selain untuk kemandirian pemuda, juga memperluas kesempatan kerja.

Menurut pria yang biasa berpeci ini, kondisi fiskal APBN kita sangat terbatas, dengan belanja yang besar tanpa diimbangi effort penerimaan negara tinggi atau menggali sumber pendapatan lain, tentu hanya akan memperlebar defisit APBN. Pembiayaan deficit pasti dengan utang lagi.

Olehnya itu, ia mendorong agar belanja kita harus berorientasi pada sektor-sektor padat karya, agar pertumbuhan ekonomi dapat disertai dengan perluasan lapangan kerja dan mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan. Pemerintah harus kerja keras menggali sumber pendapatan.

Lebih jauh Sungkono menegaskan, pertumbuhan ekonomi kita harus tumbuh dari sektor tradable, olehnya itu, regulasi pemerintah harus pro pada pengusaha dan industri dalam negeri. Ia merespon deregulasi dan relaksasi bagi industri oleh pemerintah, tapi menurutnya, deregulasi dan relaksasi itu disertai juga dengan pengawasan yang ketat. Agar ekonomi kita tidak bocor dan tak ada monopoli oleh kelompok-kelompok tertentu yang dekat dan ada dalam pusaran kekuasaan.

Dalam berbagai kesempatan, anggota DPR RI yang terpilih dari daerah pemilihan Jawa Timur I dengan jumlah suara 56,922 ini mengatakan, investasi yang masuk ke Indonesia harus berdampak pada pertumbuhan sektor riil. Olehnya itu, arah kebijakan investasi harus disasarkan pada kebutuhan dasar ekonomi nasional. Investor jangan cuma mengekploitasi pasar di Indonesia, tapi juga memberikan andil bagi stabilitas dan keberlansgungan ekonomi nasional.

Nama Sungkono mulai harum dan ramai diperbincangkan, ketika ia mengeluarkan pernyataan kontroversial menolak PMN di Komisi VI DPR RI. Melaluinya, Fraksi PAN tampil sebagai partai yang keukeuh menolak usulan PMN. Oleh sebab itu, pengusaha yang lentur dan lincah ini merasa heran, kenapa partai Gerindra begitu heroik menolak PMN pada saat sidang paripurna DPR pada tanggal 30 Oktober 2015?

Menurut anggota banggar ini, waktu pandangan mini Fraksi di komisi VI, sebagai sikap akhir Fraksi terhadap usulan PMN 2016, Gerindra ikut mengamini usulan suntikan modal kepada BUMN, lalu kenapa di sidang paripurna, Gerindra membuat panggung poitik menolak PMN?

Tentu sebagai pendatang baru di Senayan, peristiwa politik semacam ini membuatnya sadar, bahwa politik pencitraan saat ini bisa membuat setiap politisi dan partai bisa melakukan apa saja, termasuk melakukan hal-hal yang nylenneh, yang penting bisa mendulang citra. Begitulah kenyataannya !

Sungkono adalah politisi lihai. Jalan dan gerak-geriknya lentur dan lincah. Gestur dan Body language-nya itu, menggambarkan ia politisi yang cepat menyikapi persoalan. Kata-katanya tak bertele-teleh, tapi mengenai sasaran masalah. Bahkan ketajaman statemennya, bisa menembak siapapun bila melenceng dari garis ideologis partai. Letupan-letupan kritisnya terhadap mitra komisi VI DPR RI, kadang memanaskan telinga. Kata-katanya terukur dan bertenaga, seperti sikapnya yang tegas, ceplas-ceplos membawa aspirasi Fraksi PAN menolak usulan PMN dari pemerintah pada RAPBN 2016.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *