Sudirman Said Khianati Rakyat Papua

Sudirman Said Khianati Rakyat Papua

Melalui surat kementerian ESDM yang beredar saat ini di media, seolah-olah menteri ESDM Sudirman Said [SS] memberikan lampu hijau kepada PTFI untuk melanjutkan operasinya di Papua. Bila surat ini benar adanya, maka ini bertentangan dengan PP No 77 Tahun 2014 Tentang Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

PP PP No 77 Tahun 2014 ini mewajibkan PTFI mendivetasikan 30% sahamnya ke pemerintah. Dan saat ini [2015], sesuai dengan janji PTFI, mestinya divestasi 10,64 persen saham sudah dilakukan secara langsung ke pemerintah/BUMN/BUMD, dan sisanya didivestasikan lagi pada 2019, sebelum masa KK PTFI habis pada 2021. Apakah kewajiban divestasi itu sudah 100 persen dilakukan PTFI?

Sebelum kewajiban divestasi ini dipenuhi PTFI, apakah wajar menteri SS memberikan izin melanjutkan operasi penambangan kepada perusahaan tambang emas Amerika itu di Papua? Apalagi membicarakan masa depan KK PTFI di Papua. Sesuai peraturan perundang-undangan, pembicaraan KK PTFI baru bisa dilakukan dua tahun sebelum KK PTFI berakhir pada 2021. Namun bila surat menteri ESDM yang beredar itu benar, maka apakah menteri ESDM sudah mulai membicarakan KK PTFI di Papua? Apakah menteri SS memberikan lampu hijau? Meski ada kewajiban yang belum dipenuhi PTFI?

Dari surat menteri ESDM yang beredar, terkesan Indonesia tunduk pada PTFI, karena anak usaha Freeport McMoran AS ini belum juga mendivestasikan 10,64% sahamnya ke Indonesia, tapi izin operasi masih diberikan oleh menteri ESDM. Hal ini juga menuai perdebatan di Komisi VII DPR. Sebelum ketentuan divestasi saham ini ditunaikan, haram hukumnya menteri ESDM memberikan izin operasi, apalagi membicarakan perjanjian KK PTFI berikutnya. Lagi pula, PTFI pada tahun 2014 enggan membayar deviden kepada Indonesia, karena alasan rugi.

Sebagaimana tertulis dalam surat menteri ESDM, pada poin satu (1) tertulis; Sambil melanjutkan proses penyelesaian aspek legal dan regulasi, pada dasarnya PT Freeport Indonesia dapat terus melanjutkan kegiatan operasinya sesuai dengan Kontrak Karya hingga 30 Desember 2021,” tulis Sudirman dalam surat berlambang Garuda. Surat tersebut ditujukan kepada Chairman of the Board Freeport McMoRan Inc, Sdr James R Moffett [Baca : Beredar, Surat Sudirman Said Beri ‘Lampu Hijau’ ke PT Freeport, Ini Buktinya]

Sebelumnya, DPR Komisi VII pun menolak mekanisme divestasi melalui penawaran umum perdana atau IPO [Initial public offering], sebagaimana opsi yang ditawarkan Menteri ESDM. Alasan DPR, cara ini [IPO] akan menimbulkan sejumlah perusahaan tak jelas namun diduga berafiliasi dengan Freeport McMoran untuk membeli saham yang didivestasikan [Baca : DPR Tolak Divestasi Freeport Lewat IPO]

Dari dua indikator ini; Surat izin operasi kepada PTFI dan mekanisme divestasi melalui IPO bukan penawaran langsung kepada pemerintah/BUMN, apakah SS lebih memberikan ruang pada PTFI, daripada mementingkan kepentingan nasional?

Surat sekaligus lampu hijau SS inipun segera memecah teka-teki, skenario apa di balik kasus Novanto yang dilapor ke MKD DPR terkaitan pencatutan nama Presiden & Wakil untuk meminta jata saham 20 persen ke PTFI. Sebelumnya, lampau hijau Kementerian ESDM terkait perpanjangan KK ini diprotes keras Komisi VII DPR RI. Apa ada kaintannya dengan konco-konco Novanto di Komisi VII DPR yang ikut menolak perpanjangan KK PTFI, termasuk penolakan rencana divestasi saham melalui IPO oleh PTFI?

Dari kisah tolak-menolak perpanjangan KK PTFI dan divestasi melalui IPO oleh DPR Komisi VII terhadap opsi menteri ESDM, maka diduga, pertemuan Presdir PTFI dengan Novanto, adalah dalam rangka memecah kebekuan perpanjangan KK PTFI dan divestasi saham melalui IPO yang mangkrak di DPR; sekaligus merumuskan bargaining, benarkah?

Namun sayangnya, dalam pertemuan Novanto dengan Presdir PTFI itu, pihak kementerian ESDM tak dilibatkan. Mari kita bertanya sejenak, bahwa skenario apa yang dimainkan dalam pertemuan rahasia Presdir PTFI dengan Novanto cs pada 8 Juni 2015? Lalu kenapa pula menteri SS begitu nyinyir dengan pertemuan Novanto dengan Presdir PTFI? Apakah karena tak dilibatkan?

Sebelumnya, kita juga mencermati kejanggalan dalam laporan SS, bahwa apakah rasional, Novanto mencatut nama Presiden dan Wakilnya dengan minta jata 20 persen saham dari PTFI, sementara Indonesia baru memiliki 9,3 persen saham Indonesia di PTFI [belum termasuk 10,64 persen saham yang belum didivestasi oleh PTFI tahun ini; 2015. Dari semua urut-urutan teka-teki ini, sesungguhnya menguntungkan siapa? Indonesia? PTFI? Rakyat Papua? Atau Novanto dan SS?

Tarulah pencatutan nama Presiden & Wakil ini sebagai tindakan yang arahnya ke Pidana, dan tindakan makar terhadap simbol negara, kenapa Novanto tak dipolisikan? Kenapa pula hanya dilaporkan ke MKD DPR? Seakan-akan hukum dan aparat penegaknya tak berdaya di hadapan Novanto. Atau ini cuma gertak ayam-sayur SS ?

Untuk apa skandal sebesar itu, taruhannya cuma sanksi etika oleh MKD DPR? Atau ujung-ujungnya Novanto lengser dari kursi ketua DPR RI lalu diganti Puan? Menurut hemat saya, terlalu murah harga politik untuk sebuah simbol negara bila ongkosnya cuma sanksi etika. Bila didukung bukti yang cukup, Novanto bisa disangkakan, atas tindakan pencemaran nama baik presiden dan wakil. Dua orang ini symbol negara loh !

Tapi lagi-lagi, bila lampu hijau SS pada PTFI sebagaimana tercantum dalam surat Kementerian ESDM ini benar adanya, maka ini adalah borok, momok, sekaligus sembilu yang mengiris-iris hati rakyat Papua. Keinginan rakyat Papua yang diterjemahkan oleh Jokowi sebagai syarat mutlak Perpanjangan KK PTFI, sepertinya tak dipedulikan SS. Hal ini bisa dilihat isi surat dengan perihal permohonan perpanjangan operasi PTFI yang ditandatangani SS selaku menteri ESDM. Dalam isi surat yang tengah beredar di media, sedikitpun Menteri SS tak menyebut kewajiban PTFI kepada rakyat Papua.

Demikianpun keharusan-keharusan yang patut dipenuhi PTFI terkait aspirasi rakyat Papua. Sebagaimana yang pernah disebutkan Gubernur Papua, bahwa sekurang-kurangnya 15 persen saham PT Freeport bisa dimiliki oleh pemiliki sah tanah Papua itu secara ulayat. Apakah surat Kementerian ESDM bernomor : 7522/13/MEM/2015 yang ditandatangani Menteri ESDM SS itu, menyinggung aspirasi rakyat Papua? Atau mempertegas PP No 77 Tahun 2014, yang mewajibkan perusahaan tambang mendivestasi 30% saham ke pihak Indonesia. Tidak sedikitpun secara gambling ada dalam isi surat Kementerian ESDM yang beredar. Why?

Dalam siaran Pres-nya pada 27 Oktober 2015, Gubernur Papua Ruben meminta sebaiknya jangan memperpanjang dulu izin operasi Freeport. “Kalau memang Presiden punya prinsip, seharusnya emas di Papua itu bisa mengurangi kemiskinan yang ada di Indonesia,” ungkap Ruben kepada wartawan saat ditemui di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta [Baca : Soal Kontrak Freeport, Ini Permintaan Rakyat Papua]

Mari kita lihat ke belakang, bahwa apakah keberadaan Freeport yang tiap tahunnya mendulang emas di Papua dengan nilai puluhan, bahkan ratusan triliun, berdampak nyata pada peningkatan kesejahteraan, dan penurunan tingkat kemiskinan rakyat Papua?

Dalam annual report Freeport McMoRan 2014 selaku perusahaan induknya, Freeport Indonesia disebut memperoleh pendapatan usaha sebesar US$ 3,07 miliar sepanjang 2014. Sementara untuk laba tahun sebelumnya, Freeport Indonesia memperoleh keuntungan mencapai US$ 719 juta. Apakah keuntungan yang besar ini, berdampak nyata pada kemiskinan rakyat Papua?

Ternyata keuntungan yang didulang PTFI, tak berbanding lurus dengan kesejahteraan rakyat Papua. Presentase penduduk miskin di Papua selama enam bulan terakhir mengalami kenaikan sebesar 0,35 persen dari 27,80 pada September  2014 menjadi 28,17 persen pada Maret 2015 [BPS : 2015]. Lalu kita bertanya kepada menteri ESDM Saudara Sudirman Said, apa yang kau katakan tentang nasib rakyat Papua kepada Presdir PTFI? Kepadamu pak menteri kami bertanya, kamu di pihak yang mana?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *