Ahok Tak Layak Jadi Gubernur DKI Jakarta

Ahok Tak Layak Jadi Gubernur DKI Jakarta

Saya Tak Pilih Ahok, Si Ekstrimis Developmentalism.

 

Kondisi Jakarta pasca lepaskan Jokowi lalu pindah ke tangan Ahok, makin miris. Gaduhnya Ahok selama ini, semata-mata mengelabui publik, terkait kinerja pemerintahannya di Pemprov DKI. Tak ada akselerasi pembangunan yang benar-benar berdampak nyata dan progresif pada kesejahteraan warga Jakarta.

Ahok persis adagium lama, “ayam kalau mau bertelor, berkoteknya kemana-mana; bikin gaduh sekampung”. Itu kalau ayam. Begitupun Ahok, kalau mau buat satu program, bikin gaduh dan bising dulu di media. Dan anehnya, seantero media mainstream memuatkan kegaduhannya itu, tanpa menimbang-nimbang, seberapa perlu kegaduhan dan kebisingan itu disiarkan ke warga Jakarta yang tiap harinya mengalami stress akibat sumpek, panas dan macet.

Sensasi media adalah salah satu kelebihan Ahok; karena hanya itulah kelebihannya untuk mengelabui imajinasi publik. Publik Jakarta yang sibuk dan hiruk-pikuk, acapkali dikejutkan dengan aksi-aksi Ahok yang kontroversial. Ahok hanya mengalihkan perhatian warga Jakarta yang sibuk. Ia belum mampu mengerek kesejahteraan mereka sebagai ekses dari proses pembangunan (fisik) Jakarta.

Dalam berbagai soal, ia kerap menciptakan resistensi-resistensi yang melawan arus publik. Misalnya, pernyataan-pernyataannya yang kerap berbau SARA. Meskipun kita tahu, bahwa resistensi-resistensi itu tak perlu, karena hanya menguras energi positif publik Jakarta.

Apa prestasi Ahok? Normalisasi beberapa titik kali di Jakarta Seperti Kali Ciliwung? Normalisasi kali Ciliwung adalah kelanjutan program kerjasama Gubernur DKI semasa Jokowi dengan Kementerian PU. Road map dan anggarannya adalah belanja pemerintah pusat [Kementerian PU], Ahok mendompleng namanya dengan program Pemerintah Pusat. Normalisasi beberapa titik kali di Jakarta bukan orisinalitas ide Ahok ! Namun karena pemberitaan media yang tak objektif, seakan-akan Kementerian PU dibonsai berita terkait keterlibatannya dalam normalisasi kali Ciliwung.

Berbeda dengan Ahok, dalam program-pembangunannya, Jokowi lebih memilih jalan persuasive-manusiawi, sementara Ahok lebih condong pada represif-otoriter [dehumanisasi]. Lihatlah penggusuran warga Kampung Pulo; tragedi Kampung Pulo, menampilkan sosok Ahok yang culas, kejam dan bengis; gaya Ahok 100% sama persis seperti mantan Gubernur DKI; Fauzibowo alias Foke dalam melakukan penggusuran warga.

Dalam peristiwa kemanusiaan penggusuran warga Kp. Pulo, Ahok seakan memindahkan beda mati dari suatu tempat ke tempat yang lain. Membayangkan orang-orang kecil itu dirobohkan harapan hidupnya tanpa rasa iba. Dus di media, Ahok meledak-ledak, bak warga Kp.Pulo adalah musuh Negara. Siapakah Ahok ini sesungguhnya? Tentu kita patut mendiagnosa, ihwal apa yang membuatnya begitu culas pada warga Jakarta?

“Berbeda dengan Ahok, Jokowi cenderung merawat pilar-pilar sosial etik dalam membangun, sementara Ahok, memilih merobohkan pilar-pilar sosial etik demi pembangunan. Jokowi lebih mampu mengelola sisi kelembutan publik dalam membangun, sementara Ahok, memprofokasi anarkisme publik dalam kebijakan pembangunannya. Perbedaan-perbedaan itu terlihat, ketika Ahok menggusur warga Kampung Pulo”.

Satu tahun kepemimpinan Ahok, tak ada dampak nyata pembangunan (fisik) terhadap kesejahteraan warga Jakarta. Kalau dilihat dari karakternya, Ahok ini “ekstrimis developmentalism”.

Ideologi developmentalism, adalah suatu corak ideologi yang terus membangun (kegilaan membangun), menghalalkan segala cara demi pembangunan, tapi pembangunan tersebut tak linier dengan pertumbuhan kesejahteraan mayarakat di sekitar. Siapa sesungguhnya yang dibela Ahok; rakyat atau pembangunan?

Selama menjadi Gubernur, tak ada pilar ekonomi yang dibangun Ahok. Ia hanya membangun pilar-pilar konflik dan merobohkan pilar social humanism. Lihatlah data BPS [2015] kemiskinan yang meningkat di Jakarta. Kita ambil contoh, gagasan Jokowi untuk menghidupkan pasar rakyat agar menghidupkan pedagang-pedagang kecil makin tak nyata di tangan Ahok. Yang terjadi, minimarket friend cass seperti Alfamart, Indomaret dan Alfamidi, makin hegemonik, masuk ke lorong-lorong perkampungan di Jakarta. Warung kaki lima kian bergeser dan menyusut; bahkan musnah. Apa yang Ahok lakukan? Ekonomi rakyat mati di tangan Ahok !

Indikator gagalnya Ahok membangun pilar kesejahteraan bagi warga Jakarta, terlihat dari garis kemiskinan DKI menurut data BPS 2015. Garis Kemiskinan (GK) bulan Maret 2015 sebesar Rp 487.388 per kapita per bulan, lebih tinggi dari Garis Kemiskinan September 2014 sebesar Rp 459.560 per kapita per bulan dan dari Garis Kemiskinan Maret 2014 sebesar Rp 447.797 per kapita per bulan.

Demikian pun gini ratio atau indeks ketimpangan DKI Jakarta mencapai 0,41, atau pada urutan tertinggi dibandingkan provinsi lain di Indonesia. Juga lebih tinggi dari gini ratio nasional yang 0,38. Artinya, di tangan Ahok sebagai gubernur pasca Jokowi, kesenjangan ekonomi antara orang kaya dan miskin itu semakin menganga lebar.

Jadi pembangunan yang riuh dan gaduh oleh Ahok itu pembangunan an sich belum berdampak nyata pada peningkatan kesejahteraan warga Jakarta. “Meningkatnya angka kemiskinan dan melebarnya gini ratio DKI Jakarta, adalah hamparan kegagalan Ahok, yang luput dari pemberitaan media mainstream.

Media mainstream hanya mendandani berita dengan normalisasi kali Ciliwung, tapi lupa dan pura-pura buta-tuli terhadap kemiskinan dan kemelaratan orang-orang sepanjang bantaran kali Ciliwung”. Apa yang terjadi dengan idealisme pers saat ini?

Selain itu, kemacetan yang kini menjadi sindrom lalulintas di jalan-jalan Jakarta, adalah persoalan serius yang hingga saat ini tak mampu diatasi Ahok. Berdasarkan data BPS [2015] menyebutkan, saat ini kecepatan rata-rata berkendaraan di Jakarta pada pagi hari di hari kerja hanya berkisar 5 kilometer per jam. Hal tersebut disebabkan semakin meningkatnya jumlah dan penggunaan kendaraan pribadi. Ahok yang oleh memori public Jakarta sebagai sosok cekatan, ternyata begitu lelet mengatasi kemaceta di Jakarta. Belum ada tanda-tanda kemampuan Ahok dalam mitigasi kemacetan di Jakarta yang kian kronis tingkat keparahaannya.

Meledaknya pengguna ojek berbasis online seperti Go-Jek, Grab-Bike dan Blue Jek sebagai transportasi alternative warga Jakarta, adalah titik kulminasi frustasinya warga Jakarta terhadap syndrome kemacetan di jalan-jalan Jakarta. Dus meledaknya penyedia layanan ojek online dan konvensional, adalah pertanda, pemerintah DKI tak mampu menyiapkan kesempatan kerja di sektor formal bagi warga Jakarta.

Lain soal dengan persoalan akut kemacetan di Jakarta, Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang selama ini menjadi juru selamatpun menjadi masalah di mana-mana. Mulai dari penolakan RS tertentu terhadap pasien, hingga menganggurkan pasien pengguna KSJ hingga merenggang nyawa. Artinya, KJS belum berperan signifikan. Mari kita lihat contoh kecilnya. Angka kematian ibu hamil di Jakarta masih mencapai sekitar 200 orang per 100 ribu penduduk. Di bawah rata-rata angka nasional, dimana untuk target MDGs tahun 2015 sekitar 102/100.000 kelahiran.

Dari sisi pertanggungjawaban anggaran daerah, laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi DKI Tahun 2014 kemarin, oleh BPK memberikan opini penggunaan anggaran Pemprov DKI 2014 adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Tentu bila dibandingkan dengan mantan Gubenrnur Fauzibowo, masih lebih baik karena mmperoleh predikat WTP setiap tahunnya.

Karena dipermalukan dengan hasil audit pertanggungjawaban penggunaan anggaran oleh BPK, Ahok balik menuding lembaga audit pelat merah ini dengan berupa-rupa tudingan negatif di media. Padahal, terkait status WDP ini menurut Ketua BPK, sebelum memutuskan opini, ada tanggapan resmi pemerintah daerah. Jadi tanggapan tersebut sudah dilakukan Ahok secara resmi kepada BPK sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Apa yang dilakukan Ahok di media terkait status WDP yang disandang Pemprov DKI, hanyalah siasat mengelabui kritisisme publik Jakarta. Tentu, segala lagu-laga dan gembar-gembor Ahok sebagai pemimpin yang tegas dan anti korup itu, sederhana saja mengukurnya, yaitu predikat WDP yang kini menjadi tinta merah bagi gubernur tempramen itu.

Untuk mengukur Ahok sebagai pemimpin bersih, tentu tidak an sich Ahok secara personal, tapi dengan keseluruhan sistem birokrasi yang digawanginya. Dengan ukuran kolektif dan komprehensif itu, prestasi Ahok sebenarnya biasa-biasa saja; masih standard; bahkan gagal di awal-awal dari beberapa aspek fundamental.

Pilgub DKI masih jauh, tapi kini proyek pencitraan Ahok sudah berjalan. Geliat “Teman Ahok” yang sesumbar mengumpulkan KTP untuk pencaolnan Ahok lewat non partai, kini meledak-ledak di media dan sosmed. Tentu ini sebuah ironi. Padahal Jalan masih panjang kerja masih banyak, tapi hembusan-hembusan politik itu kini makin kencang. Tentu ini tak baik untuk pembangunan Jakarta. Terlalu dini mencampuradukkan pembangunan Jakarta dengan politik mengatrol pencitraan Ahok. Itulah kenapa saya tak pilih Ahok, karena ia ekstrimis developmentalism. Ya..itu alasannya !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *