Mendekati Tesis Prof Amien Rais, Indonesia Bisa Runtuh, (Part 1)

Mendekati Tesis Prof Amien Rais, Indonesia Bisa Runtuh, (Part 1)

Selasa, [01/09/2015], sekitar 13 ribu buruh turun ke jalan kepung Istana Presiden. Mereka terancam PHK. Beberapa industri dalam negeri terancam guling tikar, karena impor bahan baku penolong yang terkerek mahal; seiring tergerusnya nilai tukar rupiah terhadap USD ke titik terdalam sejak 1998 (resesi nasional). Fundamental ekonomi kita yang getas, tak mampu menyundul rupiah menjadi kuat dan tahan banting akibat gejolak pasar eksternal. Ancaman robohnya industry keuangan nasional, ada di depan mata.

Hampir 70% bahan baku penolong industri dalam negeri adalah impor. Maka wajar, industri dalam negeri kita mulai kewalahan dengan kondisi lemahnya nilai tukar rupiah terhadap USD. Bisa mungkin perusahaan menghentikan kegiatan produksi karena mahalnya bahan baku dan penolong impor.

Belum lagi beban biaya produksi, gaji buruh, pajak yang harus dipikul perusahaan. Di tengah situasi mencekik itu, tak ada stimulasi, agar perusahaan-perusahaan itu fresh. Pemerintah hanya pandai mengemas isu, memperdaya dan membajak imajinasi publik dan media. Munafik !

Pemerintahan Jokowi, lebih sibuk menyalahkan devaluasi Yuan-Cina, Semananjung Korea, dan harga komoditas Global yang menurun. Hingga hari ini, pemerintahan Jokowi begitu sulit mencari kambing hitam, atas kegagalannya membangun fondasi dan struktur ekonomi nasional. Betapa gamangnya Jokowi membangun negeri ini, karena kekosongan ideologi !

Dengan kondisi seperti ini, equitas perusahaan menurun, dan ketidakmampuan likuiditas perusahaan menjadi ancaman serius industry dalam negeri. PHK buruh secara massal sudah pasti di depan mata. Per Agustus 2015, serikat buruh yang mengadu ke komisi VI DPR sudah sekitar jutaan buruh yang di PHK. Pengangguran massal, akan memicu konflik sosial yang makin membebani pemerintah. Huru-hara politik adalah kemungkinan-kemungkinan yang predictable. Mungkin juga, hipotesa Prof Amien Rais perlu ditimbang, bahwa apakah mungkin terjadi ancaman disintegrasi?

Pemerintahan Jokowi, telah mengalami defisit kepercayaan. Pasar dan pelaku usaha, mulai hilang kepercayaannya pada tim ekonomi Jokowi dan proposal paket stimulasi. Mereka menahan uangnya, dan siap-siap melarikan investasinya ke luar. Bila bank sentral AS menaikan suku bunga bank, para investor bakal lari meninggalkan mata uang negara emerging market, termasuk Indonesia. Paket ekonomi yang ditelorkan Tim ekonomi Jokowi, hanyalah mengemas ulang kebijakan lama, yang tak mampu menstimulasi, atau mengakselerasi pertumbuhan.

Rupiah diperkirakan menembus Rp.15.000/USD. Beberapa bank BUMN sudah melakukan stress test bila pelemahan rupiah menembus Rp.15.000/USD. Lihatlah JP Morgan, beberapa minggu lalu, perusahaan AS di Indonesia yang bergerak di finansial bisnis ini, menghimbau para investor, agar jauhi surat utang RI. Apa artinya? Artinya mereka benar-benar meragukan kemampuan mitigasi pemerintahan Jokowi terhadap kekacauan ekonomi Indonesia.

Diawal-awal pemerintahan Jokowi, kita berharap, ekspektasi pertumbuhan ekonomi bisa sesumbar janji Jokowi semasa kampanye, mendekati 7%. Namun apa lacur, hingga kuartal II 2015 pertumbuhan kita merangkak di 4,7%. Itupun kita masih ragu, apakah pertumbuhan itu berkualitas, berdampak pada perluasan lapangan kerja? Atau sebaliknya, berdampak pada kesempatan kerja bagi tenaga kerja asal Cina? Investasi asal Negara tirai bamboo, digadang-gadang dikonversi dengan transfer buruh migran ke Indonesia. Menurut beberapa media nasional terkemuka, -/+ sudah sekitar 10.000 buruh migran asal Cina yang sudah masuk ke Indonesia.

Kebijakan ekonomi Jokowi seakan lebih berpihak pada Cina. Padahal, perdagangan RI-Cina selama ini, selalu menempatkan Indonesia, sebagai pihak yang terus merugi. Pemerintah Indonesia perlu lebih mendefinisikan masalah ketidakseimbangan perdagangan dengan China yang dilaporkan mengakibatkan defisit miliaran dolar dan merugikan industri lokal. Kondisi ini pun dirisaukan oleh Menteri kordinator perekonomian di Harian Bisnis 27 Januari 2015 yang mengatakan :

Defisit perdagangan antara Indonesia dan China dinilai sudah pada tahap kronis dan harus segera dibenahi”.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat total perdagangan RI-China tumbuh positif 19,58% dalam lima tahun terakhir. namun, neraca perdagangan RI terhadap Negeri Tirai Bambu itu terus mencatatkan defisit dari tahun ke tahun. Pada 2013, shortfall perdagangan terhadap RRC mencapai US$7,24 miliar, turun tipis dari torehan defisit 2012 senilai US$7,72 miliar. Dari data ini, maka pihak Cina lebih diuntungkan dalam kerjasama perdagangan.

Lemotnya pertumbuhan ini semata-mata kesalahan kebijakan pemerintahan Jokowi, yang dipicu oleh lambatnya penyerapan APBN. Agar kita tahu dan paham, bahwa hampir 50-60% pertumbuhan kita, disumbang oleh konsumsi dalam negeri, seiring pertumbuhan kelas menengah baru yang membelanjakan uangnya (bonus demografi).

Selain itu, daya beli masyarakat yang baik karena penyerapan anggaran berimplikasi pada penciptaan lapangan kerja. Daya beli masyarakat itu lagi-lagi diberangus pemerintahan Jokowi diawal memerintah, dengan mencabut subsidi BBM (harga BBM naik). Dengan alasan dikonversi ke belanja infrastruktur; tol laut, dan berbagai program ambisius Jokowi. Konsekuensinya, daya beli masyarakat terhantam inflasi akibat mahalnya harga-harga kebutuhan pokok sebagai dampak turunan kenaikan BBM.

Pertumbuhan kita juga melambat akibat penyerapan APBN yang tersumbat pada persoalan penyesuaian nomenklatur anggaran Kementerian/Lembaga yang diacak-acak oleh Jokowi. Selain itu mutasi jabatan bagi pejabat eselon I KPA yang macet, mengakibatkan anggaran tersumbat dan tak dibelanjakan di seluruh lini kementerian/lembaga (K/L).

Dana transfer daerah, mengendap di bank-bank daerah. Pemerintah Jokowi, tak mempunyai regulasi untuk memitigasi perlambatan belanja dana DAU & DAK di daerah. Akumulasi masalah pertumbuhan ekonomi, dimulai dari daerah, hingga ke pemerintah pusat, selama hampir dua tahun Jokowi menjabat Presiden. Ekonomi, dan tatanan sosial politik kita mengalami kehancuran sistematis di tangan pemerintahan Jokowi. Lalu apa yang kita tunggu sebelum negeri ini hancur?

Ancaman paling serius bagi kita adalah ketahanan pangan nasional. Saya mulai dengan tesis yang sederhana saja, bahwa suatu negeri yang dilanda pelemahan sistem kedaulatan pangan, akan menyebabkan kerapuhan fundamental dan penyakit sosial dimana-mana. Mari kita lihat bahwa Industri pangan nasional kita, mengalami kartelisasi yang luar biasa, nilainya triliunan rupiah. Ada praktek hegemoni bisnis, yang mengendalikan sistem pangan nasional. Dan orang-orangnya; ya itu-itu juga.

Dari akumulasi semua persoalan nasional itu, mendudukkan kita sebagai sebuah negara yang rapuh di atas kekayaan sumber daya alam dan bonus demografi. Saat ini kita tengah berada di tepi jurang resesi nasional. Ini ancaman serius! Mitigasi yang paling mungkin adalah, perlu adanya rekonsoliasi nasional, mendudukkan seluruh pemimpin bangsa, agar memperkuat fondasi kebangsaan.

Kita butuh sinergi lintas kelompok. Dalam rangka menghela stabilitas ekonomi dan politik menjadi jauh lebih kuat di tengah konspirasi dan rekayasa global atas ancaman ketahanan dan keutuhan bangsa. Tentu, tesis Prof Amin, adalah politik nilai yang ingin memberikan alas pijak subtantif bagi pilihan Partai Amanat Nasional (PAN) bergabung dan mendukung paket kebijakan pemerintah.

Tesis dan seruan Prof Amien Rais terhadap konsolidasi nasional, memberikan signal kuat, bahwa koalisi PAN tak sekedar share of power, tapi juga share of responsibility, dalam rangka mendudukkan semua elit bangsa semeja, mengawinkan stabilitas politik dan ekonomi nasional, agar kita tak goyah dari hantaman badai resesi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *