Ahok Barter Reklamasi?

Ahok Barter Reklamasi?

Ahok di tubir kehinaan. Sedikit lagi di mulut penjara. Bertubi-tubi, dugaan korupsi menghampirinya. Teranyer, oleh TEMPO Ahok disinyalir melakukan barter dengan PT Agung Podomoro Land (PT APL) sebesar Rp.6 M untuk pengerahan 5000 aparat gabungan penggusuran Kalijodo (Baca Tempo : Podomoro Klaim Biaya Penggusuran Kalijodo Barter Reklamasi).

Sungguh, berita ini suatu tamparan keras ke mulut Ahok, yang selama ini culas di muka publik. Berita ini seperti segumpal sinyalemen nan keras menyumpal mulut Ahok yang acap kotor di muka publik.

Terlalu, nasib warga yang terusir, kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian, dibarter dengan seonggok fulus Rp. 6 M. Sebuah angka fantastis, untuk mengobral nasib rakyat kecil.

Kenestapaan warga dijual murah demi harga pembangunan. Apalah namanya, kalau bukan fasis? Nasib rakyat kecil, seukur dengan harga Rp.6 M. Begitu murahnya harga kemanusiaan. Tak dinyana, harga air mata warga tergusur adalah Rp.6 M. Mereka terusir di bawah ancaman bedil dan bulldozer.

Lantas fakta di balik kekejaman Ahok itu, perlahan-lahan disingkap. Ini hukum keseimbangan; orang Hindu mempercayainya sebagai karma. Islam memahaminya sebagai sunnatullah. Bahwa keburukan sebesar zarrah (debu) akan dibalas dengan keburukan sederajat. Do’a dan air mata kenestapaan orang-orang kecil, dicicil Tuhan dengan kehinaan demi kehinaan pada Ahok.

Kini Ahok dalam pusaran mainan kontribusi tambahan dari pelaksanaan reklamasi yang tidak punya payung hukum. Sebelumnya Sebab dewan menolak usulan kontribusi tambahan ini masuk dalam raperda zonasi sampai akhirnya perda itu tidak jadi disahkan.

Dugaan total dana yang diminta Ahok kepada APL dengan dalih kontribusi tambahan ini mencapai Rp.392.672.527.282. Dimana realisasi anggarannya sudah mencapai Rp.218.715.943.217, sementara sisanya Rp.173.956.584.065 belum diberikan kepada Pemprov DKI Jakarta (Sumber : Harian Terbit Edisi 12/5).

Anggaran kontribusi tambahan ini diminta Ahok dengan alasan untuk melakukan sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan Pemprov DKI. Sedikitnya ada 13 item kegiatan yang akan dilakukan pemprov DKI dengan dana itu.

Kegiatan yang dimaksud diantaranya; kegiatan pembangunan rusun Daan Mogot senilai Rp.92.032.444.182 dan penertiban Kalijodo dengan anggaran Rp.6.000.000.000. Anehnya, dalam keterangan pers salah satu pihak PT APL mengatakan, “Gubernur Ahok meminta anggaran tambahan kontribusi  kepada APL hanya dengan secarik kertas memo, jadi bukan berbentuk surat resmi dari Pemprov kepada APL,”

Sementara itu, Ketua Badan Legislasi Daerah (Balegda) M Taufik mengatakan, Pemprov DKI memang pernah menyodorkan usulan agar dalam pembahasan raperda dimasukan adanya anggaran kontribusi tambahan. Namun usulan itu ditolak dewan dengan alasan, kontribusi tambahan tidak punya payung hukum jelas.

Dalam dua kasus ini, Ahok tak lagi bisa berkelik. Nasi sudah menjadi bubur. Pelan-pelan publik mulai mengetahui borok Ahok. Mari belajar pada adagium lama “ayam yang berkotak, pertanda hendak bertelur.” Ahok yang selama ini pintar berkilah, terpojok, dengan berbagai temuan fakta baru terkait skandal reklamasi. Kiranya, unsur-unsur untuk menaikan status Ahok sebagai tersangka sudah di depan mata. KPK masih mengumpul keberanian. Atau masih sibuk mencari niat jahat Ahok. ***

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *