Resensi : Membaca Ulang Buku Kudeta Putih

“Freedom Is The Glory Of Any Nation, Indonesia For Indonesians !”

Berakhirnya batas-batas negara dalam diktum globalisasi, meniscayakan ekspansi modal global menjadi suatu model agresi menghegemoni negara-negara emerging markets seperti Indonesia oleh negara-negara adidaya seperti Cina, Amerika, Jepang dan Rusia. Negara-negara sedang berkembang seperti Indonesia, didesain, agar memiliki tingkat ketergantungan tinggi terhadap negara-negara adidaya itu.

Tingkat ketergantungan yang tinggi itu, bisa dilihat, bahwa ketika terjadi perlambatan ekonomi Cina yang diikuti dengan menurunnya harga komuditas global, serta-merta pertumbuhan ekonomi Indonesia pun ikut melemah. Dari sisi perdagangan, mayoritas komuditas ekspor tujuan Cina ikut terjungkal seiring perlambatan ekonomi di negara Tirai Bambu itu.

Selain itu, menjadi anomali, berdasarkan data BPS, lima tahun terakhir, perdagangan Indonesia dan Cina mengalami defisit. Pasalnya, hingga saat ini Indonesia masih kesulitan menembus pasar negeri Tirai Bambu tersebut.

Padahal, Indonesia membuka seluas-luasnya peluang pasar bagi produk impor dari Cina. Pada periode Januari-Maret 2016, impor dari Cina mencapai  7,13 miliar dolar AS dengan pangsa pasar 25,40 persen. Impor terbesar Indonesia dari Cina disusul setelah itu Jepang dan Thailand. Mau tak mau kita mengalami defisit neraca perdagangan dengan Cina. Dan hal ini sudah berlangsung selama lima tahun; sejak tahun 2012.

Ada suatu anomali yang menganga di depan mata kita, dimana regulasi ekonomi kita menjadikan Indonesia sebagai pasar beneifit bagi aseng, sementara di sisi yang lain, kita  membiarkan sektor perdagangan mengalami defisit berulang waktu. Tentu regulasi ekonomi tersebut, berkelindan dengan regulasi politik. Sementara dari sisi politik, hari ke hari, kita semakin teralienasi dari jiwa kebangsaan (nation). Jiwa kebangsaan kita semakin tererosi oleh tirani minoritas bermodal kakap.

Ide gila menempatkan orang asing sebagai direksi BUMN serta Penyertaan Modal Negara tanpa persetujuan DPR, adalah bentuk penjajahan baru (neo imperialism). Kehadiran negara mulai dibatasi dalam soal government enterprises, sebagaimana dalam PP72/2016 Tentan Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas, adalah suatu “kudeta Putih”  memberrangus kehadiran negara dengan tangan anak bangsa sendiri.

Dalam buku Kudeta Putih yang dutulis Syamsul Hadi (2012 : 59) mendeskripsikan hal serupa, bahwa penguasaan pihak asing terhadap saham-saham BUMN, adalah bentuk “penjajan regulasi” dengan menggunakan tangan anak bangsa Indonesia sendiri melalui pembahasan peraturan perundang-undangan. Dus di pilkada DKI 15 Februari 2017, sebahagian di antara kita tertawa sorak mengolok-olok kekalahan politik putra kandung ibu pertiwi. Sungguh naïf. Politik identitas kebangsaan kita terberangus oleh keserakahan modal.

Tentu, kita perlu merenung sedalam-dalamnya, inti sari buku Kudeta Putih yang ditulis dengan bernas oleh Syamsul Hadi. Buku setebal 247 halaman ini memberikan pesan mendalam : Secara substansial, praktek-praktek kudeta putih wajib digugat dan terus dipertanyakan, mengingat misi kemerdekaan bangsa ini bukanlah membangun “jembatan emas” guna memfasilitasi lalu lintas kepentingan “asing dan aseng” agar menjajah negeri ini secara leluasa. Kemerdekaan mestinya menjadi jembatan emas bagi terwujudnya kemakmuran dan keadilan bagi anak kandung bangsa ini sebagai tuan rumah yang berdaulat di negerinya sendiri. Freedom Is The Glory  Of Any Nation, Indonesia For Indonesians !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *