Tiga Tahun Jokowi Urus Indonesia

Penulis : Munir A.S

Melihat tiga tahun Jokowi jadi presiden RI, kita sejatinya berkaca pada apa? Begini; semakin besar APBN, rasio utang terhadap PDB pun semakin meningkat. Tiap tahun APBN disusun dengan nilai fantastis; Rp.2.000 triliun lebih. Terus meningkat, tapi bukan ditopang oleh surplus penerimaan negara. Melainkan ditopang oleh tambahan utang baru. Direjen pajak, pun terseok-seoak mengejar target pajak. Saking ngebetnya, usaha-usaha mikro seperti Warteg (warung makan Tegal) diuber-uber pajak usahanya. Peningkatan economic size kita, tidak didominasi sektor perdagangan yang mengindikasikan pertumbuhan sektor riil secara nyata dan akseleratif.

Data Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat sampai Juni 2017, utang pemerintah pusat telah mencapai Rp 3.706,52 triliun. Jumlah itu naik Rp 34,19 triliun dari posisi akhir Mei 2017 yang sebesar Rp 3.672,33 triliun. Jadi, setiap terjadi penambahan pembiayaan dalam APBN, bantalan anggarannya selalu dari utang. Menimbang, sempitnya ruang fiskal yang menyebabkan pemerintah tak bisa fleksibel mengelola belanja-belanja produktif yang berdampak pada sektor riil.

Peningkatan kapasitas ekonomi kita, dikarenakan hanya menjadi lalulintas pergerakan modal global, dengan berbagai bentuk aksi ambil untung. Datang sebentar dan pergi lagi. Indonesia, hanyalah pasar yang benefit bagi arus investasi global. Peningkatan kapasitas ekonomi, bukan karena peningkatan direct investment yang benar-benar menggerakkan sektor riil. Predikat investment grade dan Realisasi investasi pada semester I-2017 yang tercatat sebesar Rp 336,7 triliun, atau tumbuh 12,9 persen, belum mengkonfirmasi apa-apa terhadap distribusi sumber daya ekonomi yang berkeadilan di seluruh wilayah Indonesia.

Dari total investasi (semester I 2017), menyerap tenaga kerja sebanyak 539.475 orang. Namun pertanyaannya, pertumbuhan akibat investasi ini apakah terdistribusi secara merata di berbagai wilayah di Indonesia? Di sisi lain, peningkatan investasi itu, bersamaan dengan peningkatan kemiskinan. Demikianpun tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan yang tersentralisasi di pedesaan. Artinya, arus investasi yang begitu besar, hanya bertumpuk-tumpuk di kawasan tertentu (di perkotaan) dan belum terdistribusi secara merata di kawasan lain di Indonesia dan khususnya di pedesaan. Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, belum memberikan gambaran keadilan bagi daerah-daerah lain, khususnya di Kawasan Timur Indonesia (KTI).

Dalam tiga tahun Jokowi berkuasa, rasio utang terhadap PDB terus meningkat. Meskipun, pemerintah selalu mengelak, bahwa rasio utang Indonesia, masih jauh lebih baik dari negera emerging markets lainnya. Namun anehnya, realisasi utang, belum menggambarkan; atau mengkompensasikan sesuatu yang konkret bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pertumbuhan investasi di satu sisi, dan bertambahnya rasio utang terhadap PDB, pun menyisahkan anomali di baliknya. Maraknya berita terkait Indonesia kebanjiran pekerja imigran dari Cina, seolah mengkonfirmasi kita, bahwa arus investasi yang begitu besar dan realisasi utang, belum memberi manfaat maksimal bagi masyarakat Indonesia. Justru seakan, Indonesia, ikut berandil mengurangi angka pengangguran di negara lain.

Soal lain pun ikut mengantri di belakang pemerintah. Dari soal lemahnya pemerintahan Jokowi di balik kewajiban divestasi saham 51% oleh PT Freeport Indonesia. Demikianpun carut-marut dan silang-sengkarut politik, yang menggambarkan lemahnya diplomasi kekuasaan Jokowi. Selalu menggunakan diskursus publik dalam soal-soal kontroversial, sebagai tempat menyembunyikan sekian kegagalan. Semoga, sisa dua tahun pemerintahan Jokowi, ia bisa berbenah dan semakin sadar.

 

3 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *