Merdeka ! Please, Tolong Jujur Pak Presiden

by : Munir

Dalam RKP 2019, disitu ditulis dengan jelas, bahwa tema APBN 2019, lebih fokus pada pemerataan daerah dan belanja sosial. Kata-kata ini, terlalu basi untuk diucap. Dan terkesan klise untuk definisi kejujuran.

Kata-kata jujur ini, usianya lebih tua dari usia pemerintahan Jokowi. Mari lihat baik-baik, akselerasi apa yang sudah dilakukan pemerintahan Jokowi atas pemerataan itu? Toh kesenjangan antar daerah masih nganga. Belanja sosial seperti apa yang dimaksud? Toh Indonesia dibilang negara dengan social safetiness terburuk se-Asia Pasifik.

Bukan saya yang bicara, tapi ini kata data Kementerian Keuangan. Sebanyak 58 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Pulau Jawa tumbuh relatif sama dengan nasional. Serupa dengan Sumatera yang tumbuh 4,3 persen dengan angka kemiskinan 11,1 persen dan pengangguran 5,2 persen.

Sementara itu, Sulawesi tumbuh 7,4 persen dengan tingkat kemiskinan masih relatif tinggi tapi tingkat pengangguran menurun tajam di 3,8 persen. “Ekonomi Kalimantan sangat rendah 2,0 persen dengan tingkat kemiskinan 6,5 persen dan tingkat pengangguran relatif rendah 1,2 persen.

Sementara Bali dan Nusa Tenggara, tingkat pertumbuhannya 5,9 persen dengan tingkat kemiskinan yang sangat tinggi yaitu 14,7 persen. Sedangkan Papua yang tingkat pertumbuhannya lebih tinggi dari Kalimantan justru memiliki tingkat kemiskinan tinggi. Angka kemiskinan Papua sebesar 22 persen dengan tingkat pengangguran sebesar 5,5 persen.

Belanja sosial mana yang dimaksud? Pengeluaran modal untuk belanja sosial malah menurun sebesar 44% sejak tahun 2014 sesuai data Menkeu (2017). Proyeksi expenditure untuk sektor ini adalah sebesar Rp 81 triliun pada 2018. Bah, Kita termasuk negara dengan social safetiness terburuk se-Asia Pasifik. Kenapa baru sekarang (2019), belanja sosial itu, seolah-olah menjadi; seakan-akan heroik dalam APBN 2019.

Dr Faisal Basri, ekonomi UI pernah merilis, kalau pinjaman utang, lebih banyak digunakan untuk belanja barang. Jadi tak benar mengumbar-ngumbar, kalau hingga kini, sudah sekitar Rp.300 triliun (dari utang) itu, tok untuk bangun infrastruktur. Data bicara, proyeksi belanja pegawai pada 2018 adalah sebesar Rp 366 triliun, atau naik 28% sejak 2014. Sementara di posisi kedua adalah belanja barang sebesar Rp 340 triliun atau naik 58% sejak 2014.

Jadi kalau belanja barang persentasenya lebih tinggi, itu artinya klaim utang untung infrastruktur, tak sejalan dengan fakta dan data. Dus, nyatanya, proyek-proyek besar lebih banyak dilakukan dengan utang BUMN. Dan sebahagian kecilnya dari Penyertaan Modal Negara (PMN).

Dalam RAPBN 2019, pemerintah merencanakan untuk meningkatkan belanja daerah termasuk transfer dan dana desa akan mengalami kenaikan 8,3%. Disatu sisi kita bersepakat, bahwa peningkatan tersebut dalam rangka pemerataan pembangunan di daerah sebagaimana termaktub dalam RKP 2019. Namun, ada hal-hal lain, yang juga perlu menjadi bahan pertimbangan pemerintah.

Misalnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sendiri menyatakan realisasi transfer daerah dan Dana Desa sepanjang lima bulan pertama 2018 kemarin melambat jika dibanding periode yang sama tahun lalu.

Hingga 31 Mei, realisasi dana transfer ke daerah baru mencapai Rp.300 triliun. Realisasi tersebut lebih rendah jika dibandingkan tahun 2017 yang sudah berhasil mencapai Rp.306,5 triliun. Sementara Dana Desa, pada periode yang sama baru terealisasi Rp.20,66 triliun. Jika dibandingkan 2017, realisasi tersebut turun Rp7,53 triliun.

Hematnya, rencana meningkatkan belanja daerah termasuk transfer dana desa sebesar 8,3% pada RAPBN 2019 ini, harus dipertimbangkan juga dengan kemampuan menyerap atau merealisasikannya. Sistemnya harus dibenahi. Jangan sampai anggaran ditingkatkan, tapi ketidakmampuan untuk menyerap/merealisasikannya makin tinggi di tahun 2019 nanti. Selamat beraktivitas

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *