Otonomi Rasa Sentralistik

Peresensi : Munir Sara

Salah satu problem desentralisasi adalah, bagaimana menyerahkan pengeluaran kepada daerah otonom. Sisi ini yang mendominasi cara pandang kita terhadap otonomi daerah. Bukan sebaliknya, bahwa bagaimana daerah meningkatkan penerimaan atau pendapatan.

Menurut Halim (2001 : 23) yang di-introduce dalam buku ini, ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi adalah, (1) kemampuan keuangan daerah. Secara cepat-cepat, maksud Halim ini dapat kita artikan, bahwa kemampuan keuangan daerah adalah, dimana daerah mampu menggali sumber-sumber pendapatan untuk menyuplai PAD dan sepenuhnya digunakan untuk membiayai pembangunan daerah.

(2) Ketergantungan terhadap bantuan pusat harus seminimal mungkin. Dengan demikian, PAD harus menjadi prime muver atau sebagai sumber financing utama dalam pembangunan daerah—diluar dana transfer pusat. Inilah ciri dari daerah yang mampu menjalankan otonomi.

Untuk mengukur kemandirian financing daerah dalam setiap kegiatan pembangunan, maka harus dilihat dari kemampuan bila didanai sepenuhnya oleh PAD dan DBH (Hal : 13). Sejauh yang diamati, sesuai data yang diirilis dalam buku ini, PAD hanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah paling tinggi 20%. Hal ini menggambarkan, ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat masih cukup tinggi.

Untuk mengukur hal ini, bisa dilihat dari analisis perhitungan rasio kemandirian daerah, yang terefleksi dalam rasio PAD terhadap total pendapatan dan rasio transfer terhadap total pendapatan. Dua rasio ini saling contradictory, dimana; semakin tinggi rasio PAD semakin tinggi kemandirian, demikianpun sebaliknya pada rasio transfer daerah.

Dengan menggunakan rasio demikian, dalam buku ini, diungkapkan, bahwa kabupaten/kota di NTT, termasuk yang memiliki rasio ketergantungan cukup tinggi (belum mandiri). Sementara secara wilayah, daerah dengan kamandirian cukup tinggi adalah kabupaten/kota yang ada di Bali, sebesar 26,1% sesuai data Dirjen Perimbangan Keuangan RI (2016/2017).

Hal lain yang perlu dilihat adalah dari sisi kemandirian keuangan. Rasio kemandirian keuangan, dapat menggambarkan tingkat ketergantungan daerah pada sumber pendapatan di luar PAD semakin rendah. Sekligus menggambarkan partisipasi masyarakat (swasta) dalam pembangunan daerah.

Artinya, pemerintah daerah, benar-benar mampu mengembangkan potensi lokal (daerah) sebagai prime muver pembiayaan pembangunan daerah. Dari sisi kemandirian keuangan daerah, kabupaten Bandung berada peringkat pertama. Rata-rata PAD kabupaten Bandung memberikan sumbangsih sebesar 78% dari total pendapatan daerah.

Dan saya mencermati, daerah-daerah dengan tingkat kamandirian yang tinggi, rata-rata memahami serta mengelola core business daerah dengan baik. Berbanding terbalik dengan mayoritas kabupaten/kota di NTT, lebih sering tertelikung dengan konflik primordial yang masuk dalam struktur kebijakan daerah dan berdampak pada konflik birokrasi dan konsolidasi korupsi birokrasi yang menggurita. Lihat saja indeks korupsi di NTT. Itu yang kita lihat pasca Pilkada dan resultante-nya berlangsung selama lima tahun, bahkan bersiklus. Buku ini, patut dibaca oleh politisi dan eksekutif di daerah. Wassalam.

 

Judul Buku                           :    Optimalisasi Kebijakan Penerimaan Daerah

Penulis                                  :    Prof Carunia Mulya Firdausy; MAD, Ph.D

Penerbit                                :    Buku Obor

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *