Penggabungan Kemendes Dengan Kemendagri

Menarik untuk disimak terkait wacana peleburan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia di bawah Kemendagri. Setali tiga uang dengan problem lama soal desentralisasi, dimana terjadi tarik-menarik secara sektoral antara Dirjan Perimbangan Keuangan (Kemenkeu) dan Dirjen Otonomi Daerah (Depdagri).

Pembengkakan struktur birokrasi juga selain berakibat pada inefisiensi juga terkait efektivitas dalam pengawasan. Selain itu, dalam rangka menjaga ruang fiskal akibat beban kewajiban APBN yang berat, pemerintah lagi getol-getolnya memangkas belanja barang dan birokrasi pada K/L.

Dari sisi policy terkait desentralisasi, memang Dirjen Otda memainkan peran penting, namun Dirjen Perimbangan Keuangan (Kemenkeu), menjadi driving sector dalam hal anggaran desentralisasi.

Dampaknya memang terasa, ketika tidak sedikit daerah otonomi yang terancam gagal karena semata-mata berharap dan bergantung pada DAK/DAU/DBH. Dilain sisi, pengawasan terkait keotonomian dan anggaran, menjadi terbelah secara sektoral. Misalnya, Kemenkeu yang punya otoritas melakukan punishment terkait mandatori spending dalam pengelolaan DAU/DAK dan dana desa.

Memang benar, bahwa DAU/DAK termasuk dana desa adalah anggaran mandatory, tapi filosofi dasarnya adalah sebagai stimulan bagi daerah Otda untuk menggali sumber PAD. Yang terjadi justru sebaliknya, bahwa pembengkakan dana desentralisasi justru kecil dampaknya pada penyempitan disparitas antar daerah, bahkan daerah yang gagal otonomi bertambah. Data Depdagri menyebutkan ada 67% daerah otonomi yang gagal.

Yang saya lihat di desa, mandatory spending dikelola dengan buruk. Yang terjadi adalah kepala desa bersama aparatnya, secara ugal-gulan mengelola dana desa. Tidak ada perencanaan yang baik sejak penyusunan hingga realisasi APBDes. Ditambah lagi dengan supervisi yang buruk dari Temaga Ahli (TA) pendamping desa yang rata-rata punya afialiasi politik ke asal partai Menteri Desa.

Problem desentralisasi daerah ini setali tiga uang dengan problem kebijakan pembangunan desa, yang mana governance structure-nya secara sektoral ada pada Kemendes, Ditjen BPD (Depdagri) dan Dirjen perimbangan keuangan (Kemenkeu).

Secara substansi, sebagai struktur pemerintahan, desa sebaiknya berada dalam satu base line birokrasi Depdagri. Namun, grand design pembangunan nasional terkait pembangunan nasional secara bottom up, Kemendes dianggap penting dalam satu sektor pemerintahan. Hal ini juga terkait dengan focusing dalam membangun desa.

Namun dari sisi pengawasan; baik terkait kebijakan pembangunan desa, anggaran dan pengawasan, justru ini menjadi problem karena secara kelembagaan, terfragmentasi secara sektoral di tiga sektor pemerintahan.

Penyimpangan dana desa yang terus meningkat, disparitas kemiskinan antar kota dan desa dan sejumlah persoalan lain, adalah problem fundamental yang sesegarah mungkin perlu dibenahi; karena dalam RPJMN, desa adalah episentrum pembangunan nasional. Oleh karena itu perbaikan secara kelembagaan pun harus adaptif, efisien dan produktif. Wassalam

Jakarta, 19 Juni 2019

By Munir

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *