Buruh; Rezim dan Kapitalisme Yang Maruk

Bagaimana andil korupsi, terhadap agregat kinerja pendapatan negara? Korupsi ternyata memiliki dampak yang cukup besar terhadap agregat kinerja pendapatan -sebanyak 0,6 persen dari PDB (Anja Baum IMF 2017).

Data di atas terkait agregat pendapatan pada tahun 2017. Artinya, bila PDB 2017 adalah Rp.13.588,8, maka efek korupsi dalam menggerus PDB dari sisi pendapatan adalah Rp.8,1 triliun. Siapa yang korupsi? Buruh pabrik? Buruh bangunan? Pekerja Rumah Tangga? Lagi-lagi, yang korupsi adalah elit eksekutif, legislatif dan cukong.

Kendatipun korupsi bukan satu-satunya  faktor penggerus PDB dari sisi pendapatan, namun, tingginya tingkat korupsi, memiliki tingkat resistensi terhadap turunnya pendapatan negara dimaksud.

Skor ICP Indonesia berdasarkan data lembaga transparansi internasional, 2019, meningkat dari sebelumnya menjadi 40. Namun angka ini masih rendah dibanding negara Asean lain. Di negara ASEAN kita di bawah Singapura, di bawah Malaysia yang skor CPI berada di 90. Apa artinya?

Artinya gap antara CPI Indonesia dengan negara tetangga masih jauh. Artinya Indonesia masih menjadi negara korup di Asean. Korupsi dan efek merusak multi sektor ekonomi ini nyata. Termasuk daya saing dan ICOR yang tinggi.

Lalu bagaimana posisi inestasi, korupsi, dan daya saing?

Sumbatan investasi saat ini adalah korupsi, daya saing, inefisiensi dan korupsi. Kita punya ICP yang masih tinggi di Asean, lalu kedua ICOR (Incremental Capital Output Rasio)  atau Rasio Output Modal tambahan Indonesia masih tinggi. ICOR juga merupakan rasio efisiensi investasi. ICOR merupakan kebutuhan investasi terhadap peningkatan 1% produk domestik bruto (PDB). Ini data BKPM.

Saat ini, ICOR Indonesia di angka 6,6 atau kalah dari Thailand yang ada di angka 4,4, Malaysia 4,5, Vietnam 4,6 dan Filipina 3,7. Artinya, ICOR 6 berarti tiap penambahan PDB Rp.1 diperlukan investasi tambahan modal sebesar Rp.6; ICOR 3 berarti setiap penambahan PDB Rp1 diperlukan investasi tambahan modal sebesar Rp.3. Jadinya inefisien. Artinya, selama ini, besaran investasi, belum benar-benar mengungkit PDB riil.

Tingginya ICP dan ICOR bila dibandingkan dengan negara lain sebantaran, menandakan terjadi inefisien ekonomi. Korupsi bukan satu-satunya faktor pemicu ekonomi yang inefisien. Selain korupsi, juga daya saing tenega kerja akibat pendidikan dan skill. Juga layanan birokrasi

Dari sisi daya saing, berdasarkan data GCI 2019, faktor korupsi ikut menekan daya saing IndonesiaIncidence of corruption berada di ranking 77 dari 141 negara. Dari sisi infrastruktur misalnya, score utility menurun. Peringkatnya ikut turun di posisi 89. Vietnam di rangking 87. Ini menggambarkan, utilitas infrastruktur belum terkoneksi dengan baik untuk mendongkark ekonomi dan daya saing.

Data The Global
Competitiveness Report
2019 diolah

Dari sisi Skills of current workforce, score Indonesia mengalami penurunan 59.4 dan di posisi ranking 36. Berbeda dengan Malaysia yang Skills of current workforce berada pada score 69,5 dan peringkat 8. Philipan di ranking 19.

Masih terkait poduktivitas, Quality of vocational training Indonesia di rangking 37. Malaysia di rangking 13. Rata-rata pendidikan di Indonesia belum mampu menjawab kebutuhan Industri.

Dari pasar tenaga kerja (Labor market), skor meritocracy and incentivization, Indonesia di posisi skor 63,9 dan berada di peringkat 65. Philipinan di peringkat 35, Thailand 22. Ini sebagai contoh, bahwa soalan investasi itu.

Bila UU cipta kerja memberikan ruang, bahwa upah buruh adalah melalui UMP berbasis produktivitas pekerja dan satuan waktu, maka otomatis dengan skill yang rendah, maka pendapatan buruh akan menurun. Solusinya?

Pemerintah harus benar-benar mendorong Quality of vocational training. Dimana Indonesia masih tampak rendah di banding negara-negara tetangga berdasarkan data WEF 2019. Dengan posisi produktivitas yang rendah, lalu upah TK diserahkan ke mekanisme pasar, apa jadinya?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *