Dari China Untuk China

Munir Sara (Penulis)

Lepas dari soal suka tidak suka pada Anies Baswedan, kata-kata Anies yang deman adalah, jangan cuma bikin GDP (gross domestic product) tambun. Tidak apa dia tambun, asalkan adil dan berpihak. Istilah menterangnya, “antara public sector dan private sector, harus inline, purpose-nya pada keberpihakan dan keadilan.

Jangan sampai GDP gemuk sedemikian rupa, tapi isinya cacing dan lintah. Kerjanya hanya menghisap segala protein dalam usus ekonomi kita. Tugas negara, sejatinya membikin GDP besar, tapi pula memakmurkan rakyat kecil.  Untuk apa GDP tambun, tapi rakyatnya pedar.

Tidak apa kejar investasi, tidak apa menggenjet-genjet itu birokrasi sampai gepeng, demi efisiensi. Tapi jangan sampai rakyat dan buruh juga digencet sampai gepeng. Jangan sampai tujuannya berhenti pada market function efficiency.

Apa jadi, belakangan, dahi kita dibikin kernyit dengan ekonomi yang menceng. Entah ke kanan, pula kekiri. Sebagai neolib juga tidak tentu, menjadi sosialis atau komunis juga indak jaleh. Sebentar-sebentar dituding komunis, sebentar-sebentar dimaki sebagai neolib.

Yang jelas, entah komunis atau neolib, sama-sama mencengkam ekonomi kita. Betapa tidak dongkol, satu dekade terakhir, perdagangan kita defisit dengan China. Sementara, dengan Amerika yang dituding selaku biangnya neolib, kita sanggup menyabet surplus perdagangan dengannya.

BPS sudah omong, pada Agustus 2020, perdagangan RI surplus dengan Amerika. Melakukan ekspor komoditas senilai 1,6 miliar dollar AS dan impor 578 juta dollar AS dengan Negeri Paman Sam. Namun alang kepalang rumitnya, dengan China, kita malah defisit.

Defisit terbesar dialami dengan China, yakni sebesar US$ 893 juta. Dagang dengan China, kita tekor sampai US$ 893 juta. Ini bukan kali pertama. Jangan-jangan sampai kiamat, bakal tekor terus dagang dengan negara Tirai bambu ini. Apa lacur?

Mestinya, dengan prinsip-prinsip resiprokal, antara kita dengan China perlu renegoisasi perjanjian perdagangan. Tarulah menekan komponen-komponen perdagangan agar lebih adil secara resiprokal. Agar sekali tidak apa, kita alami surplus dagang dengan China. Jangan sampai seumur-umur tekor dan blangsak terus dengan mereka. Apakah sedemikian sawan, hubungan dagang kita dengan bangsa komunis itu hingga apes seumur-umur?

***

Selain dari sisi perdagangan kita sering tekor, dalam soal investasi, kita juga ketulung baik dengan China. Milsanya, dari sisi investasi di RI, cukup besar menyerap TKA dari China. Bahkan paling besar TKA China di Indonesia.

Kendatipun, dari total investasi sepanjang lima tahun terakhir (2015-2019), investasi China masih kalah dari Singapura. Dari data TKA di Indonesia sepanjang 2015-2019, TKA China paling tinggi dengan rata-rata pertumbuhan 0,17%.

TKA di Indonesia sepanjang 2015-2019. TKA China paling tinggi dengan rata-rata pertumbuhan 0,17%
(Data BKPM diolah)

Padahal, untuk data terakhir, China dengan total investasi 2019 US$ 4,7  miliar (2.130 proyek), namun TKA lebih tinggi dari Singapura dengan Investasi US$ 6,50 miliar (7.020 proyek) dengan TKA 2.187 (data BKPM 2019 diolah)

Saya mula-mulanya berpikir, jangan-jangan investasi Singapura itu di sektor padat modal, sehingga tenaga kerja yang terserap sedikit dari sisi TKA Singapura. Padahal, investasi itu dalam bentuk proyek sebesar 7.020 proyek, bila dibanding China dengan 2.130 proyek. Tentu kita perlu dalami lagi, apa soal?

Tapi lagi-lagi, kalau kita menenggarainya, bisa jadi ini soal diplomasi ekonomi kita yang letoi. Kenapa, negara seperti Jepang yang total investasinya hampir sama dengan China, dengan 3.835 proyek (lebih besar dari China), tapi TKA Jepang di RI di bawah China, yakni 14.097.

Untuk data terakhir, China dengan total investasi 2019 US$ 4,7 miliar (2.130 proyek), namun TKA lebih tinggi dari Singapura dengan Investasi US$ 6,50 miliar (7.020 proyek) dengan TKA 2.187 (data BKPM 2019 diolah)

Tarulah kalau pakai perasaan, rasa-rasanya ada soal. Rasa-rasanya politik ekonomi kita sedang sakit. Tidak apa misalnya, TKA itu para tenaga ahli yang tak bisa disokong TK Indonesia. Tapi jangan sampai tukang sekop campuran atau OB, pun diimpor dari China.

Tentu ini berkaitan dengan size dari PDB kita. Tampak besar, karena menghitung seluruh hasil akhir produk barang dan jasa (termasuk hasil kerja orang asing). Tak peduli hasilnya seperti deviden dan remitansi yang mengalir keluar dari Indonesia. Setidaknya perlu diproyeksi secara ketat, soal bobot GDP.

Padahal, kalau lihat data, antara TKI di China dan TKA asal China di Indonesia, masih lebih dominan TKA China di RI. Ini berdasarkan data BI. Otomatis data formal. Karena berhubung dengan pencatatan di neraca pembayaran (balance of payment).

Di titik inilah, kita tak perlu dongkol. Apalagi sampai terkaget alang kepalang, bila ada saja letupan protes, kenapa rezim ini terlalu lembek dengan China. Seakan-akan mau membungkuk saja di bawah telapak kaki rezim komunis Xi Jinping.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *