APBD dan Jalan Pikiran Kepala Daerah

Munir (Penulis)

Ini otak kepala daerah yang perlu diluruskan. Dia menumpukkan APBD; khususnya dana trasfer pusat di bank tertentu, lalu berharap bank lainnya benar-benar menjalankan fungsi intermediasi, dengan menyalurkan kredit usaha di daerah atau di sektor riil. Wajar?

Tentu tidak. Karena fungsi intermediasi juga berdasarkan likuiditas perbankan dari sisi LDR (Loan to Deposit Ratio). Jika rasio LD rendah, maka tentu perbankan sangat hati-hati menjaga likuiditasnya. Akibatnya fungsi intermediasi tidak berjalan optimal.

Pernah tuh, kita dapat keluhan pimpinan bank di daerah. Dia bilang, pak, kami ini pusing, tetap menjaga LDR sehat, tapi kurang dapat sokongan Pemda. Akibatnya fungsi intermediasi kurang optimal. Bupati nuntut macam-macam, sementara APBD dia tumpukin di satu bank. Sementara DPK dari masyarakat juga masih rendah.

Dua hari lalu (23 Okt 2020), KPK menemukan, ada anggaran APBD Rp.250 triliun yang mengendap di bank. Pasti kita tahulah bank mana saja (untuk masing-masing daerah). Ini mentalitas brengsek.

Kita tahu lah cara mainnya. Endapan dana di bank itu kalau Provinsi ditotal Rp 76,78 triliun. Ada di bank dalam bentuk simpanan deposito. Kabupaten kota ditotal Rp 167,13 triliun juga dalam deposito. justru saat seperti ini (Pandemi Covid-19) disbursement dari APBD dan PEN, mengalir ke sektor-sektor produktif. Nyatanya?

Inikan tujuannya menumpuk likuiditas, agar bank tertentu itu perolehan labanya melesat. Sehingga direksi dan komisaris dapat bonus (Tantiem) akhir tahun. Memang itu diatur dalam UU PT, tapi cara-cara seperti ini tergolong brengsek.

Dana publik yang semestinya terserap dengan baik ke sektor publik, tapi malah numpuk-numpuk di bank. Emang itu uang nenek moyangmu? Untuk apa coba kalau uang itu numpuk-numpuk di bank?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *