Menkeu Menjawab Netizen

Penulis, Munir Sara (doc pribadi)

Saya sih bukan ekonom atau apalah itu. Saya cuman demen menulis soal hal-hal yang berbobot. Ibarat kata, suka menulis tentang segala apa yang diomong orang-orang pintar.

Tentu sebelum menulis, saya mesti membaca jalan pikiran orang hebat itu. Sampai merinci maksud dan tujuan dari narasi dan data yang mereka omong. Paling tidak, saya tahu bungkusan dan isinya.

Pagi-pagi, pas buka WAG, sudah ramai dan panas diskusi soal omongan bu SMI tentang utang pemerintah. Utang yang tembus 6.200an triliun. DSR (debt to service ratio) yang tembus 50%. Pula rasio debt to GDP yang tembus 40%.

Dan kebetulan, orang-orang pintar itu omong soal rasio hutang terhadap pendapatan. Makin tinggi DSR, menandakan rasio beban utang makin besar dari pendapatan. Pendapatan seret, utang membengkak. Nah, apa jadinya kalau begini?

Perlu digaris bawahi, utang pemerintah itu beda dengan utang LN. Media kelas kakap seperti Kompas pun kadang suka salah dalam soal ini. Para ahli dan anggota politisi pun suka belepotan soal ini. Kalau yang kita omong adalah utang LN, maka rasio DSR dilihat dari pendapatan ekspor dan sumber devisa lainnya termasuk capital inflow.

Dimana-mana, kalau hutang itu dilihat dari kemampuan bayar. IMF pakai debt to GDP karena biar bisa apple to apple antar negara. Dengan demikian, DSR adalah pendekatan yang pantas untuk melihat kemampuan pemerintah membayar utang.

Berdasarkan data BI, baik dari tier-1 (pendapatan ekspor) dan tier-2 (direct investment), DSR Indonesia diatas 50% (per Oktober 2020). Dari beberapa sumber yang saya baca, DSR di atas 50% itu kategori utang tidak sehat alias sudah gawat ! Sekali lagi, utang dilihat dari kemampuan bayar. PDB belum menggambarkan kemampuan bayar.

Data DSR Indonesia (source : IHN)

Lain hal bila utang negara yang dilihat dari PDB. UU rasio utang terhadap PDB tak boleh lebih 60%. Bu SMI bilang, pemerintah malah menjaga, agar rasio utang terhadap PDB setengah dari kemauan UU, yakni 30% dari PDB.

Namun apa jadi, kini rasio utang terhadap PDB pun melampaui 40% dari PDB. Bu SMI ngomong begitu di youtube di tahun 2018. tentu sekarang keadaan berubah.  Timpang antara omongan 2018 dan keadaan hari ini. Memang solid kata orang Madura, maksudnya sulit

Memang penyebab meningkatnya rasio DSR karena pandemi. Tapi sebelum pandemi juga trend DSR sudah menunjukkan peningkatan. Kata SMI di lain kesempatan, itu konsekuensi ekspansi fiskal. Done !

Karena netizen cuap-cuap terus, maka SMI nongol di sosmed. Di YouTube yang dishare, bu SMI bilang, kalau primary balance berkurang berarti pemerintah masih sanggup angsur hutang. Atau yang disebutnya revolving loan. Itu istilah inteleknya, maksud bu SMI adalah pinjam uang bayar utang. Jadi makin kecil revolving, maka exposure juga makin kecil. Teorinya memang manis bagaikan gula Sabu.

Primary balance/keseimbangan primer APBN adalah total income negara – spending (di luar pembayaran bunga utang). Kalau KP berturut-turut negatif? Berarti tidak tersedia dana untuk bayar hutang. Artinya? Bu SMI bilang revolving loan. Dan bang Haji Rhoma bilang “pinjam uang bayar hutang.”

Dari data di bawah ini, tampak bahawa, pembayaran bunga utang terus meningkat. Menjadi 20% pada TA 2020. Begitu pula pokok utang. Hanya sedikit menurun pada 2019. DSR juga di atas 50%. Rasio ini menggambarkan, keadaan keuangan sudah genting. Ini bukan omongan saya, tapi berdasarkan teori rasio kredit yang sehat yang ditulis orang-orang universitas..

Dus, pemerintah harus terus mengencangkan ekspansi fiskal. Di tengah trend APBN defisit, maka pembiayaan/utang pun akan terus meningkat. Namun SILPA pembiayaan meningkat. Utang jadi tak produktif di periode anggaran tersebut.

Beban utang dan pokok RI (source : IHN)

Apakah harus belanja jor-joran? Ya ! Karena struktur ekonomi kita adalah consumption. Singkat cerita nafsu spending-nya jor-joran, tapi sumber pendapatan rendah. Apa lagi di tengah pandemi.

Maka para ahli bilang, pemerintah harus satu ucapan dan perbuatan. Apa itu? Ya refocusing dan realokasi sebagaimana baleid PEN.

Namun pada APBN 2020 sd 2021, beberapa K/L seperti Polri dan Menhan, anggarannya meningkat eksponensial. Apa penting itu? Wallahualam.

Refocusing berarti belanja pemerintah fokus pada pemulihan kesehatan dan ekonomi. Stimulus konsumsi dan produksi. Tumpuannya di UMKM dengan porsi yang besar dlm struktur PDB, yakni 60% dari PDB.

Singkat cerita, bu SMI bilang lihat juga dong negara lain, rasio utang terhadap PDB lebih besar dari RI. Lalu kawan di WAG bilang, utang dilihat dari kemampuan bayar, bukan beralibi.

Tentu saya pun berpikir-pikir, menjadi bu SMI itu tidak gampang. Apalagi dalam situasi tak normal begini. Senior saya di Kemenkeu pernah tanya setengah kesal, “kalau kamu bu SMI, apa yang kamu lakukan?”

Saya hanya jawab, “selaraskan omongan dan perbuatan.” Refocusing. Pangkas belanja yang tidak penting. Sektor yang bisa tumbuh selama pandemi, benar-benar di-push. Manfaatkan konsumsi dalam negeri dengan paket stimulus untuk tumbuhkan industri dalam negeri.

Kesannya penonton kok lebih hebat dari manajer dan pesepak bola ! Memang begitu demokrasi. Rakyat harus cuap-cuap. Kalau orang-orang kampus memilih dia, mahasiswa pun mati kaloto, lalu siapa yang cuap-cuap? Wallahu’alam !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *