Berdamai Dengan Radikalisme

Penulis : Munir Sara (source : doc.ms)

Dari semalam hujan deras non stop. Dicicil gerimis hingga jelang fajar. Angin-angin kecil pun bertiup, menyuruk ke celah jendela membikin gorden berdesis pelan-pelan bagaikan sepasang pengantin yang tengah berbisik di malam pertama. Daun sirsak yang menjulur hingga ke lubang jendela, berderuk pelan-pelan bagaikan sound effect film-film horor.

Cakruk yang saban hari berisik, berisi obrolan tak karuan para lelaki tua yang doyan nongkrong, pun kosong melompong. Pak Rojali yang tiap malam, sejam sekali menggeprek tiang listrik hingga suara mendengking bagaikan dentang lonceng gereja yang menyebar di seantero pesona Cilebut, juga tak terdengar akibat derai suara hujan yang berkecamuk dari yang pelan hingga deras di atap dan dedaunan.

Dingin bukan main. Saya sampai melekuk tubuh hingga seakan-akan bulat laksana kue donat. Dingin yang alang kepalang itulah membikin beser tak karuan. Mondar mandir ke kamar kecil bagaikan setrika. Tanpa terasa sudah pukul 04.25 WIB. Sementara waktu subuh di Sukaraja, Bogor jatuh pada pukul 04.41 WIB.

Setelah tunai urusan-urusan cerita sekaligus curhat dengan Ilahi, mata saya melipir ke smartphone. Sudah pasti melongok ke WAG, mencari-cari, perkara apa yang bakal menyembul di pagi buta begini.

Ternyata yang dibahas adalah perkara Din Syamsudin, GAR-ITB dengan radikal radikulnya. Suatu perkara yang membikin saya belakangan merasa enek. Apa soal?

Ya, enek, karena radikalisme itu bukan perkara penting bangsa ini. Sebab, dengan begitu demokrasi kita berjalan bagaikan keong. Lelet. Bahkan maju mundur seperti cumi. Radikalisme itu jebakan demokrasi.

Pola perjalanan demokrasi kita, mestinya sudah tertuju pada welfare state. Olehnya itu, institusi sosial dalam pelembagaan demokrasi, baik parpol maupun civil society bergerak menuju pembangunan masyarakat. Mestinya, perjalanan demokrasi kita sudah di fase tersebut.

Dengan tujuan, terciptanya suatu dinamisme dalam menyongsong kehidupan sosial ekonomi yang welfare. Kalau masih mempersoalkan agama dan negara, radikalisme dan opposite-nya, lalu kapan kondusifitas sosial politik itu membangun welfare? Apa iya, kita terus-terusan konsolidasi demokrasi..

Terus terang, dengan carut marut yang terjadi berantrean, di sisi yang lain, persoalan ekonomi pun datang berdedai dan musykil, membuat pemerintah seakan bersembunyi di balik perkara-perkara yang tidak penting—semisal radikalisme.

Dengan Corona saja pemerintah bisa berdamai, malah mengajak hidup berdampingan layaknya saudara atau tetangga, lalu kenapa dengan “radikalisme,” pemerintah tampak main kuda kayu, culas dan bengis?

Sejak kuliah, saya tak begitu percaya istilah radikal radikul. Ini terma impor. Bukan produk dalam negeri. Sistem nilai dan kebudayaan, tak memungkinkan “radikalisme,” sebagaimana definisi negara vis a vis halaqah dakwah, (Islam) bisa tumbuh subur.

Radikalisme yang direduksikan, secara alamiah akan mengalami erosi, akan terkikis oleh watak inklusivisme sosial kultural Indonesia yang linked dengan agama.

Di masalah lalu, gerakan-gerakan seperti DI TII, tak lepas dari anasir-anasir politik. Akibat inequality politik dan distribusi kekuasaan yang bertumpuk-tumpuk pada segelintir golongan.

Belakangan, timbulnya kelompok-kelompok opposite seperti FPI, menjadi besar karena akumulasi kekecewaan pada politik ekonomi dan demokrasi yang inequality dan gagal menuju welfare state.

Kegelisahan, kekecewaan itu mendapat tempat ekspresi di dalam organ civil society, akibat demokrasi oligarki yang menyeret semua entitas politik praktis ke dalam sentrum kekuasaan secara banal.

Maka tumbuhlah gerakan-gerakan sosial keagamaan alternatif (non partisan) seperti FPI vis a vis pemerintah– menjadi tak terbendung. Ini bukan radikalisme ! Buntutnya, negara berseteru dengan kelompok sosial, tanpa bisa dilerai.

Toh, radikalisme itu sampai kiamat pun tak akan hilang. Karena ia (radikalisme) adalah langgam keagamaan. Setiap agama menuntut kedalaman dan ketercelupan penganutnya pada fundamental values. Semakin saleh seseorang, secara individu, mensicayakan semakin saleh secara sosial dan bernegara.

Relasi agama (penganutnya) dan negara; menuju welfare state, idealnya saling mengisi. Negara dengan kekuasaannya, mampu mengakomodasi agama dan impresi sosialnya dalam multiple bentuk. Sudah pasti, negara dengan konsep welfare state, dengan langgam demokrasi yang equality dan harmoni, mendapatkan tempat dalam agama.

Bukankah dalam sejarahnya, radikalisme (fundamental value) agama, pernah membela negara habis-habisan dari tangan kotor kolonial? Maka tak mungkin rasanya, negara—pemerintah tak bisa hidup berdampingan dengan radikalisme per se…..

Pagi-pagi buta, kegelisahan pada diskursus relasi agama dan negara terus berkecamuk dalam benak. Gerimis masih mencicil di seputaran Cilebut. Gerombolan awan hitam nan pekat, berderet-deret merayap bagaikan gerombolan kerbau dari Bojonggede menuju Cilebut.

Mata saya terangkat dan tertuju ke meja makan, tampak satu mangkok indomie goreng dengan potongan timun sudah tergeletak. Tak luput segelas teh tawar hangat. Aroma jahe menyembul.

Pagi buta, perempuan Minang yang kini menjadikanku sebagai Samando, sudah berjibaku menyiapkan sarapan. Sambil menyuap satu atau dua sendok, saya masih berfikir, mungkinkan negara dan radikalisme berdampingan?

 

*freelance writer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *