“Giring” Banjir

Munir Sara (doc ms)

Saya pikir Giring itu ketua DPW Partai Solidaritas (PSI) DKI Jakarta. Ternyata bukan. Dia ketua umum PLT PSI. Barang tentu urusannya mencakup Indonesia dari ujung ke ujung. Namanya juga ketum partai.

Dalam satu dua bulan ini, satu-satu urusan yang menggencet beban pikir Giring hanyalah soal gubernur DKI. Kendati, selaku Capres yang sama sekali belum pernah nyapres, pun ketum partai, bisa saja dia ambil urusan masalah 34 provinsi di Indonesia.

Karena suara Giring yang terlalu mendengking soal urusan banjir Jakarta, ketua PSI DKI diam bagaikan lumut di dasar sungai. Suara besar Giring, menggencetnya hingga tak menyembul. Berkecipak saja tidak. Kendati, mestinya soal banjir ini bisa menghela pamor ketua PSI DKI di sosmed.

Jikapun Giring ketua umum PLT PSI, sudah pasti bukan main tugas Giring. Dia mesti ambil urusan tentang banjir satu Indonesia. Misalnya dari soal banjir Jakarta, Semarang, Bogor, Sulawesi dan lainnya.

Dia juga mesti ambil urusan soal korupsi Bansos, Korupsi Jiwasraya, Asabri. Atau utang LN Indonesia yang melampau Rp.6000 triliun (41 % dari PDB RI). Atau urusan angka kemiskinan yang terkerek. Atau urusan HAM, dan berupa-rupa masalah satu Indonesia. Semua urusan ini mesti disoroti Giring, demi pamornya selaku ketua umum partai. Meski PLT.

Misalnya, banjir di Semarang, Jateng yang meluber hingga ke tepi mulut pintu kantor Gubernur Ganjar.  Sampai-sampai, di TV dan youtube, saya lihat Ganjar menjinjit, menghela celananya, mencopot sepatu gegara banjir Semarang yang tiba di kantor gubernur sembari mengincarnya persis di tepi pintu kantor.

Selaku ketum partai, kenapa Giring cuma capable soal banjir Jakarta. Sementara tak begitu mafhum soal banjir Semarang. Bisa jadi karena banjir Jakarta memenuhi unsur-unsur demokrasi. Sementara banjir di Semarang CUMA SPONTANITAS alam yang terjadi begitu saja tanpa bersangkut dengan tetek bengek demokrasi.

Waktu di media, giring bilang dia punya data. Pasal itulah yang membuat orang awam seperti saya menunggu, bagaimana deskripsi Giring soal Banjir DKI dengan pendekatan multi disiplin ilmu.

Barang tentu dari sisi data, ada berupa-rupa ukuran. Dari soal terdampak/korban, genangan, waktu surut dan lainnya. Kalaupun Giring bicara soal data, maka bukan benda mati. Dia (data) harus hidup dan dilihat secara confrontment dari waktu ke waktu. Lagi pula, kalau bicara data, katakanlah banjir DKI dalam angka, maka barang tentu Giring punya Benchmarking. Jika tak demikian, maka apa yang dia omong soal data, menjadi percuma.

Dari data-data itulah, dapat ditemukan, apakah ada effort dan kemajuan atau tidak sama sekali. Barang tentu effort dan capaian itu bertolak dari politik anggarannya. Demikian pula kolaborasi DKI dengan Pempus, dan daerah sekitar Jakarta.

Di tengah-tengah perdebatan yang tak jelas nasib saintifik-nya itulah, teman-teman Giring bicara soal kritik dan demokrasi. Demokrasi macam apa yang diinginkan Giring dan teman sejawatnya? Demokrasi mencla mencle?

Kalaupun urusan banjir ini mau diletakkan dalam kancahnya demokrasi, maka ia bebas nilai. Demokrasi tipu-tipu namanya, kalau saban hari Giring pelototi DKI, sementara yang lain dibiarkan secara percuma. Apa namanya kalau bukan demokrasi tipu-tipu? Demokrasi itu bebas nilai, lebih mulia dari sekedar “MENGGIRING” banjir ke orkestrasi politik yang sudah kita mafhumi bersama urusannya.

by Munir (freelance writer)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *