Negara; Fulus dan Alkohol

Pajak dan cukai minuman beralkohol bisa sumbang Rp.6-7 triliun pada negara. Minol juga bisa menyerap 5000 tenaga kerja menurut komisaris PT DLTA Djakarta, Sarman Simanjorang.

Alasan soal kearifan lokal itu cuma retorika. Ujung-ujungnya soal fulus. Dari cerita cash wakaf hingga alkohol itu soal fulus. Tak ada urusan halal haram kumpul menjadi satu. Negara butuh fulus. Titik !

Kemenkeu mencatat, realisasi penerimaan cukai minuman mengandung etil alkohol (MMEA) hingga dengan akhir September 2020 sebesar Rp 3,61 triliun. Setara 50,79% dari target akhir 2020 sejumlah Rp 7,1 triliun. Capaian cukai MMEA sepanjang Januari-September 2020 turun 23,01% (YoY).

Penerimaan MMEA kontraksi karena pandemi Covid-19. Tempat karaoke tutup, diskotik juga. Umumnya sektor pariwisata dan hiburan serta ritel pendukungnya tengah lesu. Kebutuhan untuk teler juga turun.

***

Emiten PT DLTA Djakarta Tbk adalah perusahan Bir anker Jakarta dengan kapitalisasi pasar Rp,3,01 triliun. Menjual saham di pasar perdana/IPO sejak tahun 1982. Perusahan milik kolonial yang kemudian jadi aset pemerintah.

Pemprov DKI punya 26,25% saham di perusahan yang dilarang Al qur’an tersebut. Pada 2020, Pemprov DKI kecipratan dividen dari emiten alkohol ini Rp.81,9 miliar. Sementara pada th 2019 Rp,100 miliar. Lumayan !

Dalam catatan bursa efek, struktur kepemilikan saham mayoritas dipegang San Miguel (Malaysia) 58,33%. Pemda DKI 26,25%, masyarakat 15,42%. Pemda DKI menjadi pemegang saham DLTA kedua. Sampai sekarang, tak kurang tak lebih“tetap nomor dua.”

Price performance DLTA sendiri memang agak fluktuatif. Price performance terupdate, 1 hari terakhir -0.27%, 1 minggu terakhir +1,62%, 1 bulan terakhir, 1,08%. Secara year to date (YTD) -43,25% dan 1 tahun terakhir -15,70%. Barang tentu demikian, seiring tempat-tempat hiburan ikut PSBB. Permintaan tentu ikut melorot.

Pada Pilkada 2017, gubernur Anies berjanji, akan divestasi seluruh sahamnya di emiten berkode DLTA ini. Namun hingga kini, komitmen politik tersebut masih mentok. Entah dimana?

Dari observasi media, konon DPRD yang keukeuh, menolak divestasi saham Pemprov di DLTA. Namun hingga kini, Pemprov DKI bertekad, tak akan menambah saham di DLTA. Apa urusan divestasi dengan DPRD? Wong itu pure aksi korporasi.

Namun dari fraksi PDIP DPRD DKI berkelit, mana ada mereka tolak divestasi? Malah suru Pemda DKI mengkaji proses divestasi tersebut. Disaat yang sama fraksi PDIP bilang, “jangan sembarang jual divestasi saham DLTA, karena itu aset rakyat Jakarta.”Sejatinya ini barang (divestasi) sudah masuk dalam angin puting beliung politik yang rumit.

Sampai sekarang, Pemda DKI masih peroleh deviden dari DLTA. Masalah divestasi menggantung. Pemprov tuding DPRD, DPRD balik tuding pemprov. Sampai lebaran kuda, masalah ini tak kunjung selesai. Every things is politics. Sampai disini sampean tentu paham.

***

Di awal Pemerintahan Jokowi periode I, Rahmat Gobel selaku Mendag waktu itu, melarang Miras beralkohol di atas 5% beredar di pasar ritel. Efeknya dahsyat. Industri ritel seperti 7-Eleven tekor triliunan. Gerai-gerainya di pojok Jakarta sontak tutup. Ribuan karyawan PHK.

Pasalnya ritel seperti 7-Eleven ini punya menjadi tempat favorit menenggak bir dan aneka minuman alkohol. Permendag ini benar-benar berefek. Tak selang lama, Gobel dicongke dari kursi Mendag. Gobel diganti Thomas Lembong.

Begitu duduk selaku Mendag, Lembong tancap gas. Menempatkan masalah Miras ini dalam 12 paket kebijakan relaksasi. Tujuannya agar pasar ritel kembali bergairah. Larang Miras di pasar ritel di era menteri sebelumnya tercungkil.

Kalau sekarang Miras diizinkan beredar luas sebagai daftar investasi positif, dari sebelumnya menjadi daftar investasi negatif. Tentu kita tak heran, sudah ada preseden sebelumnya.

Sudah pasti tujuannya adalah relaksasi sektor pariwisata dan ritel yang tersangkut paut dengannya. Alasan kearifan lokal itu suma retorika politik. Ini cuma alasan-alasan kecil yang dihebohkan. Urgensinya adalah tentang keuntungan negara. Negara butuh uang. Titik !

Segala apa yang haram, pun halal, kalau sudah masuk dalam debat politik, akan jadi abu-abu. Ini semata-mata soal angka. Negara tak urus halal haramnya. Apalagi subahat. Sampai disini moga-moga kita *

 

Penulis : Munir (freelance writer)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *