Siapa Bersama Petani?

Siapa bersama petani, kala mahasiswa mati kaloto atau demokrasi yang terjebak kalkulasi voting? Pos-pos kritik publik juga kosong melompong. Demkrasi terhuyung-huyung laksana ikan kena potas.

Harga gabah lesu juga garam rakyat, lalu ada rencana impor dua komoditas ini jutaan ton. Petani merasa digencet pemerintahnya sendiri. Lalu siapa bersama petani?

Biar kesannya tak asal cincong, kita pakai data saja. Kondisi neraca beras di menurut Kementerian Pertanian sampai akhir Mei 2021 diperkirakan surplus 12.565.130 ton. Lalu untuk apa impor?

Menurut perkiraan USDA Foreign Agricultural Services, Per Februari 2021,  produksi beras RI pada 2021 akan mencapai 35,5 juta ton. Perkiraan ini lebih tinggi dari prediksi USDA Januari 2021 yaitu 34,9 juta ton. Bila prediksi USDA terealisasi, produksi 2021 lebih tinggi dari 2020 yang mencapai 34,7 juta ton dan 2019 sebanyak 34,2 juta ton.

Konon, dalil impor untuk menjaga pasokan. Atau untuk industri Mamin. Apa jadi? Garam industri juga sering bocor ke pasar ritel/pasar konsumsi masyarakat. Begitu juga gula ravinasi. Entah tiba-tiba bocor atau disengaja; siapa yang tahu.

Tempo, petani garam di Jatim, pernah menghambur-hambur ratusan karung garam di jalan. Percuma, harga garam rakyat terpukul garam impor. Harga jual tak menutup BOP. Tekor. Malah berhutang ke rentenir.

Pemerintah sudah teken, rencana impor beras Thailand 1-1,5 juta ton. Begitupun garam, impor 1 juta ton. Untuk apa? Secara teori, barang tentu untuk supply side. Tapi kalau over stock? Apa pantas, negara dengan panjang pantai terbesar kedua di dunia ini impor garam?

Saat kabar ini menyembul, Perum Bulog mencak-mencak. Apa soal, beras impor 2018 masih ada di gudang. Kalau impor lagi, mau taru dimana? Atau satu persatu dijunjung?

Yang punya data gudang itu Bulog. Apa karena ihwal itu, hampir 6 tahun ini Bulog tak pernah akur dengan Mendag?

Tempo, bantuan non tunai/Bansos yang ujungnya dicolong sampai lebih dari Rp.5 triliun itu, menyabet pasar Bulog. Dari sisi hilir (downstream), pangsa pasar Bulog habis sudah.

Bansos non tunai mengharuskan Beras impor di Bulog tak terserap. Pemerintah melalui masyarakat langsung beli ke mitranya. Lalu Bulog jual stock beras impor kemana? Bulog kehilangan pangsa pasar 2,6 juta ton. Pasal itu yang buat Buwas pusing alang kepalang.

Sekarang Dirut Bulog jadi pening. Mau kemana stok beras dari 2018? Tinggal tunggu kapan rusak dan busuk. Apalagi gudang tak ada. Bahkan konon tak punya.

Dirut Bulog si Buawas, pernah Curhat sejadi-jadinya ke DPR komisi 6 pada pertengahan 2020. Saya tahu itu. Dia bilang, Bulog itu tak punya gudang spesial untuk menjaga kualitas beras.

Sistem Resi Gudang untuk beras itu parah ! Terpaksa Bulog sewa gudang dan peralatan untuk menjaga kualitas. Uang lagi toh? Tapi Bulog tak punya cukup anggaran. Mau minta ke DPR? Mau comot dari mana? PMN?

Tempo pernah viral, DPR komisi 6 begitu geram, karena Mendag yang belum penuhi permintaan data resi gudang yang tak kunjung diberi. Padahal ini tuntutan UU No 9 tahun 2006 Sistem Resi Gudang. Saking marahnya, pimpinan komisi kala itu rada-rada mau semaput.

Apa jadi? Ada ada 859.877 ton stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang turun mutu. Tentu 859.877 ton itu beli pakai devisa. Bukan pakai daun pisang. Lalu impor jutaan ton lagi. Mau taru dimana?

Menurut data Bulog, Hingga 14 Maret 2021 di gudang Bulog ada stok mencapai 883.585 ton. Dengan rincian 859.877 ton merupakan stok cadangan beras pemerintah (CBP), dan 23.708 ton stok beras komersial.. Apa jadinya kalau impor lagi?

***

Lepas dari itu, petani di luar sana menjerit-jerit. Pemerintah impor beras, saat harga gabah murah. Saat ini, harga gabah sudah di bawah harga pembelian pemerintah (HPP).

Contoh, di Blora Hanya Rp.3.300/kg, atau di Kendal Rp.3.600/kg demikianpun di Ngawi 3.400/kg berdasarkan Permendag Nomor 24 Tahun 2020, seharusnya HPP untuk Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani sebesar Rp4.200 per kg.

Kesejahteraan petani akan tergerus dari sisi Nilai Tukar Petani (NTP). NTP mengukur daya beli petani dari perbandingan harga jual dengan biaya untuk berproduksi dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Data NTP terus turun sejak September 2020, 101,53 menjadi 100,34 per Desember 2020. Per Februari 2021 nilainya tinggal 99,21. Idealnya NTP berada di atas 100, yang artinya harga jual lebih tinggi dari harga pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Semakin jauh dari angka 100, artinya petani semakin dalam posisi tekor.

Dalam kondisi HPP yang rendah, di bawah ekspektasi regulasi dan NTP yang berada di bawah 100, lalu mau impor beras dan garam lagi? Siapa untung siapa buntung? Siapa bersama petani?

 

by Munir (freelance writer)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *